Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

27 September 2017 18:20 WIB | dibaca 342 | oleh: Suri Putri Utami (CKM PP 'Aisyiyah)

 

Bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai seorang perempuan menjadi pemimpin ? yuk simak pembahasannya berikut ini sahabat ‘Aisyiyah.

Disebutkan dalam buku Fatwa-Fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama Jilid 4 bahwa Keputusan Muktamar Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada Muktamar XVIII di Garut, tentang “Adabul Mar’ah fil Islam” (adab seorang perempuan dalam Islam) dinyatakan bahwa agama tidak menolak atau menghalang-halangi seseorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, mentri, walikota dan sebagainya (Adabul Mar’ah fil Islam hlm. 52).

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tidak melihat adanya dalil-dalil yang merupakan Nash bagi pelanggaran wanita menjadi pemimpin. Karena itu Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berkesimpulan, sesuai dengan putusan Wiradesa di atas, maka boleh wanita menjadi pemimpin.

Biasanya ada tiga dalil yang diajukan sebagai dasar larangan wanita menjadi pemimpin yaitu:

1 . Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa, ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita , oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka.”

2. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa’i. At-Turmudzi dan Ahmad dari Abu Bakrah yang berbunyi:

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang akan menyerahkan urusan mereka kepada wanita.”

3. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi :

“Tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki apabila ia tunduk kepada kaum wanita.”

Mengenai ayat 34 an Nisa’, dalam tafsir ash-Shabuni (Juz 1:466) dijelaskan bahwa latar belakang historis (sebab nuzul) ayat itu menyangkut hubungan privat laki-laki dan wanita dalam rumah tangga. Ayat ini turun mengenai kasus pembangkangan (nusyuz) isteri Sa’ad ibnu ar-Rabi’ sehingga Sa’ad menamparnya dan ia mengadukan hal ini kepada Nabi saw seraya meminta supaya Sa’ad dihukum qishash. Nabi saw. tidak melakukan hukum tersebut karena turunnya ayat ini, yang berarti Sa’ad bertindak dalam kepastiannya sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah

tangga. Al-Qur’an dan terjemahan dari Departemen Agama memberi judul ayat ini “Beberapa peraturan hidup bersuami istri”, Dalam ayat itu sendiri ditegaskan salah satu alasan lelaki memimpin wanita, yaitu karena lelaki bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Jadi jelas bahwa ayat ini adalah dalam konteks kehidupan suami istri. Karenanya ayat ini tidak merupakan Nash pelanggaran wanita menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga, seperti menjadi direktur dan sebagainya.

Mengenai dalil kedua (Hadits dari Abu Bakrah) adalah shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dua kali dalam kalimat Shahihnya, yaitu pada Kitab al-Maghazi, bab Kitab an-Nabi ila Kisra wa Qaisar (Juz III: 90-91) dan Kitab al-Fitan, bab Haddatsana Usman (juz IV: 228) juga diriwayatkan oleh an-Nasa’I dalam kitab Sunannya pada kitab al Qudhdhah bab an-Nahyi ‘an Isyi’mal an Nisa fi al Hukm (juz VIII: 2270) dan at-Turmidzi dalam kitab Sunannya juz III: 360, Hadist nomor 2365. Sedang Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab al-Musnad (juz V: 38, 43, 47 dan 51) pada tempat dengan lafal yang sedikit berbeda.

Hadits ini harus difahami menurut semangatnya, tidak menurut arti harfiahnya. Dengan kata lain harus difahami berdasarkan illatnya. Dari data sejarah dapat diketahui bahwa posisi wanita sekitar abad ke VII M. di Arabia belum begitu beruntung bahkan al-Qur’an sendiri mengutuk praktek menguburkan hidup-hidup anak wanita yang baru lahir. Nabi sendiri berjuang mengangkat derajat wanita. Walaupun beliau telah banyak berhasil namun tradisi yang sudah begitu mapan belum seluruhnya dapat berubah. Bahkan beberapa abad sepeninggalan beliau kedudukan wanita masih belum ideal. Masih banyak terkurung dan tidak faham tentang kehidupan sosial di luar rumah tangga.

Pendidikan juga belum menguntungkan. Hanya kalangan amat terbatas yang mendidik wanita. Kaum lelaki bahkan lebih tertarik mengajar wanita budak tulis baca karena faktor komersial. Sebab budak yang bisa tulis baca lebih mahal harganya (Ahmad Amin, Dhuhal Is-lam, I: 98). Pendek kata wanita tidak menguasai urusan kemasyarakatan. Jadi dengan demikian wajar kalau Rasulullah saw. mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Dengan kata lain, illat pernyataan Rasulullah saw. itu adalah kondisi wanita sendiri yang waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menanggung jawab urusan masyarakat, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman. Pada zaman sekarang, banyak wanita telah berpendidikan dan mempunyai pengetahuan tentang urusan masyarakat. Karena itu boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

“Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya illat.”

Mengenai dalil ketiga, yaitu Hadits Ahmad adalah dha’if, karena dalam sanadnya terdapat Bakkar Ibnu Abdul Aziz yang didha’ifkan oleh ahli-ahli Hadits. ( Tahdzd at-Tahdzd, juz I: 447-448, nomor 880). Jadi hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Sumber : Fatwa-Fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama Jilid 4, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah