'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Praktik Cerdas
Advokasi JKN Warga Miskin Ngawi
30 Desember 2016 10:48 WIB | dibaca 401

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 ini, sebanyak 750 warga miskin Ngawi telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pembiayaan pemerintah daerah. Perubahan itu terjadi berkat kerja keras 'Aisyiyah Kabupaten Ngawi dalam melakukan advokasi kepada pemerintah daerah.

Inisiatif 'Aisyiyah Kabupaten Ngawi untuk melakukan advokasi jaminan kesehatan bagi warga miskin bermuladari temuan kader-kader 'Aisyiyah di Balai Sakinah 'Aisyiyah yang terdapat di desa-desa. Menurut Ariek Endang, salah satu penggerak advokasi 'Aisyiyah di Ngawi, " Di desa, para kader menemukan banyak warga miskin yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional meski seharusnya mereka mendapatkan jaminankesehatan dari pemerintah," Ia menjelaskan, warga miskin yang belum menjadi peserta JKN terkendala sistem dan hasil pendataan warga miskin oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan kemiskinan di desa. Dampaknya, warga miskin kesulitan menjangkau layanan kesehatan seperti enggan berobat meski sakit karena terkendala tidak mampu membayar biaya pengobatan.

Memanfaatkan jejaring dengan beberapa SKPD di Ngawi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, di BPJS, 'Aisyiyah Ngawi menyampaikan temuan kader di desa dan mengkonfirmasi informasi tentang verifikasi penerbitan Surat Pernyataan Miskin yang diperoleh 'Aisyiyah saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hasilnya, 'Aisyiyah Ngawi mendapatkan informasi pendting bahwa masih terdapat kuota penambahan peserta JKN bagi warga miskin dengan pembiayaan pemerintah daerah. Bahkan Dinas Sosial memberikan kepercayaan kepada 'Aisyiyah untuk melakukan pengurusan Jaminan Kesehatan bagi warga miskin secara kolektif.

Edi Waluyo, Kasi Pelayanan Sosial Dinas Sosial, bahakn mengatakan, "Kami ini dengan ibu-ibu 'Aisyiyah percaya lebih dari 100%. Ibu-ibu 'Aisyiyah membantu menguruiskan karena tujuan akherat." Hal tersebut disampaikan Edi, karena sebelumnya, terdapat oknum-oknum yang malah menjadi 'makelar' pengurusan jaminan kesehatan dengan memungut biaya sehingga Dinas Sosial menghentikan pengurusan tersebut. Tapi pada 'Aisyiyah, Dinas Sosial menaruh kep[ercayaan ntuk membantu pengurusan JKN bagi warga miskin.

Informasi tersebut kemudiaditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan kepada para kader 'Aisyiyah di kecamatan dan desa untuk melakukan pemetaan warga miskin yang berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI), menceritakan kegigihan para kader 'Aisyiyah membantu pengurusan JKN, karen apada 26 maret 2015, 'Aisyiyah mendapatkan informasi bahwa pengurusan JKN-PBI secara kolektif akan dihentikan sementara per 1 april. Dengan begitu , hanya tersisa waktu selama 3 hari agar dapat mengurus pendaftaran JKN secara kolektif.

Sesuai prosedur yang berlaku, warga yang akan mengurus JKN-PBI, diminta mendaftar sebagai peserta BPJS Mandiri kelas III terlebih dahulu baru kemudian melengkapi persyaratan. Sebelum melakukan pendaftaran di BPJS, terlebih dahulu dilakukan pengurusan surat keterangan miskin ke pemerintah desa. Hubungan yang baik Antara kader 'Aisyiyah dengan pemerintah desa juga sedikit banyak membantu pengurusan di tingkat desa. Dari kantor desa, pengurusan diteruskan ke kantor kecamatan yang akan melakukan legalisir dengan diketahui Camat.

"Selanjutnya 'Aisyiyah bersama kader dan warga perwakilan masing-masing KK, emnggunakan bis carteran mengurus kepesertaan di beberapa instansi terkait dengan harus dilakukan wawancara secara langsung pada warga calon peserta JKN," ungkap Ariek bangga pada kegiihan kder maupun warga yang juga membawa serta anak, dan tak lupa bekal makan dan minum. Untuk mendampingi warga melakukan pengurusan kepesertaan JKN-PBI, diperlukan usaha yang lebih dari 'Aisyiyah. Jarak jauh yang harus ditempuh warga untuk mendaftar dan proses verifikasi di beberapa instansi, membuat 'Aisyiyah terpanggil untuk mengorganisir pengurusan secara kolektif.

Namun kegigihan kader dan warga, mulai terbayar setelah kartu BPJS-PBI telah keluar dari warga miskin. Jaiman, salah satu warga yang mendapatkan kartu JKN-PBI, memberi mkesaksian, betapa ia sangat terbantu dengan JKN-PBI yang dibantu pengurusnya oleh 'Aisyiyah. Berkat JKN-PBI, ia dapat melakukan operasi pengangkatan tumor d lehernya secara gratis di RS Mawardi, Solo.

Apa yang dilakukan oleh 'Aisyiyah dan kadernya di Ngawi ini merupakan contoh nyata dakwah 'Aisyiyah yang mendasarka pada teologi al-Ma'un, yaitu berpihak pada kaum miskin. Salah satu strategi dakwah 'Aisyiyah adalah dakwah advokasi untuk menciptakan kondisi yang mendukung baik berupa kebijakan, sumber daya, dan nilai yang berpihak pada masyarakat. Selain itu, dakwah advokasi dimaksudkan untuk melindungi hak-hak rakyat dan mencegah munculnya kebijakan atau penggunaan sumberdaya yang merugikan masyarakat. Melalui dakwah advokasi yang dilakukan oleh 'Aisyiayh Ngawi, warga miskinpun mendapatkan haknya berupa jaminan kesehatan sehingga warga miskin dapat memenuhi hak dasarnya sebagai warga negara, yakni hak untuk hidup sehat. 

Disadur dari rubrik Inspirasi Suara 'Aisyiyah Edisi November 2016

Shared Post: