Temui Wakil Rakyat, ‘Aisyiyah Serahkan “Segudang” Rekomendasi Pelaksanaan Jampersal

23 Januari 2013 15:15 WIB | dibaca 938 | oleh: Aisyiyah

 

'Aisyiyah sampaikan aspirasi terkait program pemantauan dan advokasi pelaksanaan jaminan persalinan atau yang akrab disebut jampersal. Program Jaminan persalinan ini menjadi terobosan penting bagi Indonesia untuk menekan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.00 kelahiran hidup serta AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015 mendatang.
Melalui anggota DPR komisi VIII: Sumaryati Abiyoso yang tengah reses di Kabupaten Pati- Jawa Tengah, ‘Aisyiyah menyerahkan policy brief yang merupakan hasil riset ‘Aisyiyah di beberapa daerah terkait pelaksanaan Jampersal. “Saya mendukung upaya yang ‘Aisyiyah lakukan. Dan laporan ini akan menjadi bahan bagi saya untuk disampaikan dalam forum di DPR.” Ungkapnya.

Resiko kematian ibu seharusnya dapat dibendung jika para ibu mendapatkan layanan persalinan yang cepat, berkualitas serta mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, semua perempuan yang akan melakukan persalinan sudah sepantasnya mendapatkan akses pelayanan fasilitas kesehatan termasuk di dalamnya adalah informasi. Karena di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memanfaatkan program jaminan persalainan yang dibiayai oleh Pemerintah tersebut.

Padahal untuk menjadi peserta, masyarakat cukup membawa identitas diri dan mendaftarkan ke Puskesmas atau sarana kesehatan lain yang sebelumnya sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk pelayanan di Rumah Sakit peserta harus membawa surat rujukan, kecuali dalam keadaan darurat.

Sebagai gerakan Islam yang berkemajuan, ‘Aisyiyah turut mengkampanyekan pelaksanaan Jampersal dan layanan KB kepada tiap elemen masyarakat Indonesia. Tidak sebatas mendorong, ‘Aisyiyah juga melakukan advokasi serta pemantauan baik dalam program maupun anggarannya. “Ini langkah nyata ‘Aisyiyah dalam memihak kaum perempuan untuk memenuhi hak-hak reproduksinya dengan aman, terjamin dan berkualitas.” Tutur Khusnul Hidayah, selaku ketua program advokasi dan pemantauan Jampersal.

Setelah mendengar pemaparan hasil temuan serta rekomendasi terkait permasalahan pelaksanaan Jampersal, politisi perempuan tersebut menyarankan agar ‘Aisyiyah juga menyerahkan policy brief kepada pihak-pihak terkait. “Hasil riset ini ini sebaiknya juga dilaporkan kepada kementrian Kesehatan serta Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK), agar menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang akan dimulai tahun 2014.” Ujarnya mengakhiri pembicaraan. [.]