Pernikahan Usia Anak: Kemajuan yang Tertunda

11 Juli 2018 13:24 WIB | dibaca 179 | oleh: Ketua PPA (Susilastuti)

 

Akhir-akhir ini kta banyak dikejutkan dengan beberapa berita terkait pernikahan usia anak. Berita terakhir adalah batalnya pernikahan pemudi usia 14 dengan pemuda 21 tahun do Sulawesi Barat karena tidak ada penghulu yang bersedia menikahkan. Alasan penghulu tidak bersedia menikahkan karena anak perempuan tersebut masih di bawah ymyr sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang. Hal ini mengajak kita melihat fakta lain bahwa dalam masyarakat masih banyak anak perempuan di bawah umur melangsungkan pernikahan. Semestinya keterbukaan dalam kesempatan pendidikan serta di sektor publik mendorong generasi muda untuk berkembang dan terus maju. Namun, penikahan usia anak "memasung" anak tersebut untuk maju dan berkembang.

Mengacu pada definisi menurut UU No 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun (Pasal 1 Ayat (1)). Pasal 26 1c menyebutkan keharusan orang tua untuk mencegah penikahan usia anak. Regulasi ini secara tegas sejalan dengan konsesus global perlunya penghapusan pernikahan paksa atau pernikahan usia anak oleh PBB tahun 2015. Rekomendasi itu didukung oleh 116 negara anggota termasuk Indonesia. Selain itu, telag dideklarasikan pula penghapusan pernikahan usia anak dalam KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan UNICEF dan pemerintah Inggris. Tentu saja negara yang mendukung seruan itu perlu melihat kembali regulasi tentang pernikahan yang selama ini diterapkan.

Di negara kita pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa (Pasal 1). Syarat pernikahan pasal 7 ayat (1) pernikahannya hanya dapat diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun); ayat (2) dalam hal peny8impangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilam atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Merujuk regulasi tentang pernikahan ini apabila dikaitkan dengan UU No 2 tahun 2002 ada ketidaklarasan, terutama jika dikaitkan dengan definisi tentang anak. Selain itu, adanya istilah "dispensasi" apabila ada penyimpangan terkait usia pernikahan sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang pernikahan, jelas memberi ruang untuk terjadinya pernikahan usia anak.

Hal inilah yang mendorong perempuan korban pernikahan usia anak melakukan Uji Materiil (Judical Review) UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal & ayat (!) dan ayat (2) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, permohonan tersebut pada Juni 2015 ditolak dengan menggunakan dalil open legal policy atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Lembaga legislasi, yaitu DPR, memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan ini, setidaknya tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi yang lain, yaitu UU No 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ditolaknya Juditial Review tersebut juga telah menjadi ruang atau celah terjadinya pernikahan usia anak. Anak perempuan menjadi pihak yang rentan untuk menjadi korban pernikahan usia anak karena dalam regulasi adanya perbedaan dalam syarat seseorang boleh menikah, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hak anak perempuan anak telah tercuri oleh pernikahan usia anak.

Belum adanya gerak yang sama untuk mencegah pernikahan usia anak menjadi salah satu faktor mengapa angka pernikahan usia anak di Indonesia menduduki nomor dua tertinggi di ASEAN. Indonesia berada di urutan ke-7 dari 10 negara yang angka pengantin usia anak cukup tinggi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Yombise mengatakan pernikahan usia anak di Indonesia terdapat 23 pernikahan anak. Indonesia darurat perniakahan usia anak.

Sebagai organisasi perempuan 'Aisyiyah memainkan peran strategis melalui amal usahanya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Melalui amal usaha bidang pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah dapat membantu menekan prevalensi angka pernikahan anak. Data Susenas pernikahan usia anak banyak terjadi pada anak perempuan usia anak 16-17 tahun sehingga gambaran ini menunjukkan anak perempuan gagal melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dasar (SMP). Perlu diberikan ruang dan kesempatan yang lebih banyak melalui berbagai intervensi (beasiswa, kemudahan mengakses pendidikan dan lainnya) kepada perempuan untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menunda pernikahan usia anak. Dalam pengajian di tingkat-tingkat ranting perlu ditumbuhkan kesadaran supaya anak perempuan didorong untuk melanjutkan studi setelah lulus  SMP agar mendapatkan peluang berkembang lebih baik.

Upaya tersebut perlu diikuti dengan upaya meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat karena kemiskinan seringkali menjadi alasan pernikahan usia anak. Harapannya setekag anak menikah ekonomi menjadi membaik karena ada pengalihan beban. Kenyataan hal itu tidak berjalan secara paralel. Artinya, ketika angka pernikahan usia anak meningkat jumlah angka kemiskinan tidak menurun.

'Aisyiyah di tingkat Ranting melalui amal usaha bidang ekonomi dapat membantu memberikan keterampilan-keterampilan agar keluarga-keluarga yang kurang beruntung secara sosial mempunyai modal material untuik berusaha. Misalnya, memberi mereka keterampilan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta membantu memasarkan melalui amal usaha yang dimiliki. Hal ini telah banyak dilakukan 'Aisyiyah dan perlu terus dipertimbangkan.

Selai aspek-aspek di atas pemahaman tentang makna pernikahan, pembentukan keluarga sakinah, dan lainnya perlu ditingkatkan terutama di kantong-kantong geografis tempat pernikahan usia anak masih banyak terjadi. Data susenas tahun 2012 lima besar prevalensi pernikahan remaja perempuan (15-19 tahun) adalah Bangka Belitung (18,2%), Kalimantan Selatan (17,6%), Jawa Timur (16,7%), NTB (16,3%).