Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pilar Kemakmuran Bangsa

15 Januari 2018 11:08 WIB | dibaca 390 | oleh: Tri Hastuti Nur Rohimah (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah)

Angka kemiskinan di Indonesia masih berada pada angka 10,64 persen dengan jumlah penduduk 17,77 juta (BPS, 2017). Data kemiskinan tersebut mengisyaratkan bahwa belum semua warga negara belum terpenuhi hak dasarnya terutama terkait dengan indikator kesejahteraan ekonominya. Berdasarkan pada indicator tingkat kesejahteraan manusia dari United Nation Development Program (UNDP), indikator Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan Indeks Pembangunan Gender (IGD) adalah partisipasi perempuan dalam politik dan tingkat kekerasan terhadap perempuan.  

 

Masih tingginya angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa masih ada sebagian warga negara yang tidak menikmati hasil-hasil pembangunan di Indonesia. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan membincangkan masalah kemiskinan ini yaitu pertama, kesenjangan (disparitas) antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.; sebagian besar kelompok miskin berada di desa dan daerah-daerah terpencil, kepulauan dan terluar; dan kedua menunjukkan bahwa kemiskinan berwajah perempuan. Budaya patriarkhi dalam masyarakat dan kebijakan yang kurang berpihak kepada kelompok perempuan berdampak pada komposisi perempuan miskin di Indonesia yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Dampak dari kemiskinan ini menyebabkan sebagian dari hak dasarnya sebagai warga negara untuk terbebas dari kelaparan, kerentanan penyakit, lingkungan yang sehat dan hak-hak politiknya dapat terabaikan.

 

Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan juga dasar negara kita Pancasila dalam sila Keadilan Sosial. Pemenuhan hak dasar, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa tidak akan terwujud selama masalah kemiskinan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tidak menjadi cita-cita bersama dan komitmen pemerintah dari tingat nasional sampai dengan desa. Dari sisi kebijakan pemerintah, agenda Nawacita Jokowi nomor 3 secara eksplisit menegaskan kebijakan untuk mewujudkan keadilan dengan memfokuskan pada daerah 3T yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan agenda nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Demikian halnya beberapa goals dalam Sustainability Development Goals (SDGs) yang selaras dengan agenda prioritas Jokowi antara lain keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender serta pemenuhan akses air dan sanitasi; peningkatan akses kesejahteraan dan pendidikan sejalan dengan agenda peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan social, reforma agraria, pendidikan dan kesehatan.

 

‘Aisyiyah sejak kehadirannya pada tahun 1917 memiliki komitmen dan keberpihakan pada kelompok-kelompok marginal melalui gerakan edukasi, pemberdayaan maupun pendampingan Aisyiyah  dengan mendasarkan pada ajaran Al Maun. Misi dakwah melalui pemberdayaan ekonomi perempuan telah menjadi agenda penting 'Aisyiyah mengawali abad kedua. Agenda strategis dan praksis dakwah 'Aisyiyah untuk mengurangi kemiskinan dijalankan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan melakukan advokasi regulasi maupun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

 

Perempuan merupakan kekuatan potensial dalam pembangunan dan kemajuan bangsa, termasuk untuk menjadi pelaku (aktor) dalam memperkuat gerakan pemberdayaan ekonomi. Selama ini 'Aisyiyah terus berkarya mewujudkan komitmen melalui pemberdayaan ekonomi melalui penguatan kelompok-kelompok ekonomi berbasis keluarga dan komunitas berupa pengembangan UMKM, koperasimaupun peningkatan ketrampilan mandiri. Penguatan gerakan koperasi yang sudah dibangun oleh 'Aisyiyah dari tingkat Pusat sampai Ranting menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi perempuan. Di sisi lain ‘Aisyiyah juga mendorong munculnya kepemimpinan lokal untuk mengakses sumber daya dalam rangka menuju kemakmuran bangsa.