Mendekati Jatuh Tempo MDG’s 2015: Program Jampersal (Masih) Dalam Keluhan

09 September 2009 15:34 WIB | dibaca 756 | oleh: Aisyiyah


Jaminan Persalinan atau yang lebih akrab dikenal dengan Jampersal memang masih seumur jagung. Ditahun 2011, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan berupaya untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Anak dengan meluncurkan program bagi masyarakat Indonesia tanpa mengenal satus sosial agar mendapat pelayanan persalinan secara cuma-cuma. Tidak hanya saat persalinan, pemeriksaan kehamilan dan paska kelahiran secara berkalapun bisa didapat oleh pengguna manfaat Jampersal.

Namun demikian, niat baik pemerintah ini tidak luput dari kekurangan. “Perawatan terhadap bayi yang lahir cacat tidak bisa jika hanya dirawat dalam waktu 28 hari” ujar salah satu peserta Pelatihan Kepemimpinan untuk Pemantauan & Advokasi Kebijakan Anggaran dalam Pelaksanaan Jampersal dan KB yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Peserta yang diambil dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kendal dan Klaten ini banyak mengeluhkan realita yang terjadi dilapangan. “Dalam juknis Jampersal, tertulis biaya klaim untuk persalinan normal sebesar 500.000 rupiah, tapi sampai ke Bidan tidak utuh segitu”. Keluh salah satu peserta.

Nada berbeda disampaikan oleh Ibu Siti Umaroh, menurutnya Bidan Desa sudah pro aktif kepada masyarakat supaya memanfaatkan jampersal. Sayangnya, tidak semua masyarakat menyambut baik hal tersebut, “Mereka beralasan KTP sudah tidak berlaku dan bahkan ada yang mengaku tidak memiliki KTP.” Ungkap anggota ‘Aisyiyah dari Kendal tersebut. Apresiasi sepenuhnya diungkapkan pula oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah atas laporan dari akar rumput. “Kasus-kasus di lapangan inilah yang menjadi data penting untuk kita kritisi dan perbaiki, kemudian kita ajukan kepada pemerintah.” Tutur Noordjanah.

Dalam penggarapannya, ‘Aisyiyah tidak pernah sendiri. Kali ini bersama USAID Indonesia, ‘Aisyiyah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Meskipun pada kenyataannya, kontribusi ‘Aisyiyah dibidang kesehatan untuk perempuan dan anak sudah dimulai sebelum MDG’s muncul. [.]