Kepekaan Pemerintah Terhadap Kesehatan Ibu

04 Juni 2014 15:11 WIB | dibaca 1479 | oleh: Tri Hastuti Nur Rochimah


Sumber foto : google image

Di penghujung tahun 2013, kita disentakkan dengan data meningkatkannya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dari 228 per 100.000 kelahiran menjadi 359 per 100.000 kelahiran. Tentu saja kondisi ini cukup mengagetkan disaat pemerintah sedang menargetkan capaian MDGs tahun 2015 untuk AKI sebesar 102.000 per kelahiran hidup. Artinya pemerintah gagal untuk memenuhi janji meningkatkan kesejahteraan perempuan berkaitan dengan kualitas kesehatan reproduksinya. Salah satu indikator berkualitas tidaknya kualitas kesehatan dalam sebuah Negara adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Program jampersal (jaminan persalinan) yang sedianya belum bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu, namun jampersal mulai Januari 2014 diintegrasikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); di masih harus penyesuaian berkaitan dengan peraturan baru ini baik sarana prasarana maupun kepesertaan. Sementara itu berkaitan dengan pelayanan terhadap ibu hamil tergambarkan dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa AKI hamil di Puskesmas sebesar 2,3 dan rumah sakit 41,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Puskesmas dengan Rumah Sakit belum optimal dan efisien (Kompas, 3 Pebruari 2014). Demikian halnya fokus penanganan pencegahan AKI perlu diperhatikan di mana AKI akibat dari perdarahan sebesar 28%. Oleh karena itu penanganan ibu saat dan setelah melahirkan menjadi bagian yang paling penting dalam upaya penurunan kematian ibu (Riset yang dilakukan oleh INFID dan ISAI).

Problem kesehatan lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah adalah meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga (IRT). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyiyah di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa trend penderita HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga menunjukkan trend yang semakin meningkat. Di kabupaten Cilacap dan Lamongan jumlah penderita HIV/AIDS menempati urutan ke 2; dengan prosentase di atas 20% dari total penderita HIV AIDS di kabupaten tersebut. Fenomena tersebut tentu menyentakkan kita; dan semakin meruntuhkan mitos yang selama ini ada dalam pikiran kita bahwa penderita HIV/AIDS itu hanyalah menimpa kelompok PSK dan kelompok homoseksual. Para ibu rumah tangga yang tidak memiliki posisi tawar dengan pasangannya, kurang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang HIV AIDS dan setia pada pasangannya  namun menjadi kelompok yang sangat rentan.

Problem nasional yang lain berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan adalah semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menikah muda. Artinya jumlah kelahiran di kalangan kelompok muda semakin meningkat. Kelahiran di kelompok muda akan memperbesar resiko meningkatnya Angka Kematian Ibu dikarenakan belum siapnya organ reproduksinya. Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun meningkat dari 35 kelahiran per 1000 perempuan pada tahun 2011 menjadi 48 kelahiran pada tahun 2012. Kondisi ini menggambarkan bahwa target nasional 30 kelahiran perempuan per 1000 perempuan tidak tercapai.

Tiga ilustrasi data dan kasus kesehatan reproduksi di Indonesia tersebut menyadarkan kita semua sebagai untuk peduli dan memberikan kontribusi dalam mendorong kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Kesehatan reproduksi perempuan yang berkualitas akan melahirkan generasi-generasi emas di masa depan. Namun sayangnya, berbagai problem menurunnya kualitas kesehatan perempuan, belum menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan masih minimnya anggaran untuk program-program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di tingkat nasional dan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyiyah menunjukkan bahwa anggaran KIA di kabupaten masih rendah yaitu rata-rata masih di bawah 0,5% dari anggaran kesehatan di daerah. Minimnya anggaran menunjukkan bahwa political will (kemauan politik) pemerintah dalam meningkatkan kualiats kesehatan reproduksi masih rendah. Demikian halnya, kasus di beberapa daerah, pusat-pusat layanan dasar masih belum terjangkau oleh kelompok perempuan terutama perempuan miskin untuk mendapatkan haknya berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksinya; baik dari sisi sarana prasarananya maupun akses pada layanan informasi kesehatan reproduksi Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah lama berkomitmen dalam peningkatan kualitas kesehatan perempuan ini, berupaya terus menerus memberikan layanan informasi dalam mendorong kualitas kesehatan reproduksi perempuan melalui berbagai forum dan pendekatan yang dilaksanakan di komunitas. Demikian halnya di berbagai pusat layanan kesehatan yang dimiliki Aisyiyah menunjukkan kontribusinya. Hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian bagi Aisyiyah di daerah atau cabang adalah melakukan advokasi untuk mendesakkan kepada pemerintah agar memberikan layanan kesehatan reproduksi kepada perempuan melalui kebijakan anggaran yang lebh berpihak kepada kelompok miskin dan kelompok perempuan. (Tri Hastuti Nur Rochimah, Dimuat di Suara ‘Aisyiya edisi Maret 2014)