Kekerasan pada Anak dan Remaja: Fenomena Gunung Es

28 Februari 2017 12:28 WIB | dibaca 498 | oleh: Siti 'Aisyah (Ketua PP 'Aisyah - Dosen FAI UCY)

Kita itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita akan disuguhi fenomena kekerasan pada anak dan remaja yang kisahnya mengharu biru. Nyawa melayang sia-sia, Konflik yang tidak pernah kunjung selesai. Lingkungan di mana kita tinggal menjadi tidak nyaman. Pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi?

Tengok saja kasuh meninggalnya siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang di sebabkan perilaku "Klitih" dari beberapa remaja beberapa waktu lalu sangat mengagetkan karena di picu masalah yang sederhana. Para Pelaku harus bertanggungjawabkan perbuatannya dan mereka di jatuhkan hukuman antara 3-4 tahun.

Kemudian, tahun 2017 di warnai kabar duka adanya peristiwa kematian mahasiswa STIP jakarta dan beberapa lainya luka luka akibat kekerasan yang di lakukan oleh seniornya di kampus. kasus kematian mahasiswa UI yang di temukan meninggal di danau yang ada di lingkungan kampus tersebut yang sampai saat ini belum terungkap. Pertanyaannya mengaka anak-anak dan remaja semakin banyak terlbat tindakan kekerasan dan menjadi korban kekerasan?

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meneriama kasus 3.581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002 kasus, di susul kasus terkait keluarga dan pengasuh alternatif 702 kasus, Kejahatan anak berbasis siber (cyber crime) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan 328 kasus. Dibanding tahun 2015 dengan tahun 2016 adalah pergeseran dominasi kasus berdasarkan penggelompokan jenis pelanggaran. Tahun 2015 kasus anak di bidang pendidikan menempati urutan ketiga setelah kasus bidangg ABH, keluarga, dan pengasuh alternatif. Namun tahun 2016, kasus kejahatan berbasis siber (pornografi dan cyber crime) menempati urutan ketiga, baru pendidikan (KPAI.go.id akses 15 Januari 2017

Kekerasan pada anak dan remaja atau terlibat anak dan remaja pada tindakan kekerasan atau kejahatan lainya, termasuk cyber crime pada dasarnya di sebabkan oleh banyak faktor. Negara sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya interventasi anatara lain melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No 32 tahun 2002. Pada dasarnya undang-undang ini mempertegas perlunya pemberatan sanki pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberi efek jera.

Untuk mencegah cyber crime ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE , adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdikasi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini,baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia atau di luar wilayah hukum indonesia dan merugiakan kepentingan indonesia.

Namun sebuah regulasi sebagus apapun tidak akan mempunyai makna apa apa apabila dalam implementasinya tidak di laksanakan dengan baik. dalam kenyataaannya kasus-kasus kekerasan dan kejahatan yang menimpa atau pelaku anak dan remaja masih terus bermunculan. Berdasarkan kenyataan ini maka memproteksi atu melindungi nak dari korban kejahatan (termasuk cyber crime) dan terjerat dalam tindak kejahatan tidak bisa semata-mata di serahkan pada pemerintah. Keluarga, mayarakat , lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan mempunyai tanggung jawab untuk itu.

Sinergitas 

Keluaga menjadi lingkungan terdekat dimana anak tumbuh dan berkembang, serta menerima nilai-nilai moral dan agama, serta norma-norma sosial, dan regulasi dalam masyarakat. Kegagalan keluarga dalam pendidikan moral dan agama bisa menjadi salah satu faktor penyebab anak mudah terseret atau terjebak dalam kelompok-kelompok yang bertindak anarkis atau brutal seperti geng motor, geng sekolah, dan lainnya.

Dalam hal penanaman nilai agama sudah jelas , keluarga harus menghidupkan suasana relgius tidak hanya dalam sarana prasarana (tempat ibadah sholat, tersedianya perangkat sholat, al-Q'uran dll) tapi bagaimana menghidupkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana itu, seperti kebiasaan sholat berjamaah dalam keluarga, tidak menghidupkan tv selama sholat magrib dan isya tapi di isi dengan dialog ringan dengan keluarga tentang agama atau nilai-nilai moral dan norma sosial. Dalam realita, kesibukan serta semakin sempitnya waktu menyerahkan persoalan itu pada orang lain. Ini bukan soal apakah anak bisa melaksanakan sholat dan membaca al-Q'uran dengan baik, tetapi lebih pda bagaimana ada hubungan batin, ada komunikasi antara orang tua dan anak-anak.

Selain itu keluarga juga perlu mengenal pada anak, dalam masyarakat ada nilai nilai sosial, ada aturan negara yang harus di taati. Contoh sederhana adalah soal kapan anak di perbolehkan naik kendaraan roda dua. Jelas dalam aturan pasal 81 ayat (2.a) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sudah tertera bahwa SIM C hanya di berikan pada mereka yang telah 17 tahun. SIM C adalah persyaratan yang harus di miliki oleh mereka yang mengendarai roda 2.

Namun realitanya anak-anak masih di bawah usia 17 tahun sudah "diijinkan " oleh orang tuanya untuk menggunakan kendaraan roda dua. Bahkan anak-anak masih duduk di bangku SD sudah malang melintang dengan kendaraan roda dua di jalan. Operasi lalu lintas yang di lakukan pihak kepolisian toh tidak membuat jera anak-anak di bawah usia 17 tahun mengendarai motor di jalan umum . Mengendarai motor pada dasarnya tidak hanya sekedar bisa membuat motor berjalan, tetapi lebih pada pemahaman tentang fungsi kendaraan itu, bagaimana berkendara dengan baik.

Beberapa alasan yang disampaikan orang tua mengapa anak di perbolehkan mengendarai kendaraan bermotor walaupun belum cukup usianya kerena mereka harus bekerja dan anak tidak ada yang mengantar. Ini di sebenarnya solusi pragmatis yang tidak mendidik bagi anak.

Hal itu juga bisa di cermati dari pengguna media sosial. Pada dasarnya, media sosial seperti Facebook sudah membuat rambu-rambu tentang usia minimal untuk membuat akun. Pada saat membuat akun sudah ada warning tentang batas usia minimum yaitu 17 tahun, Tapi dalam kenyataan banyak anak-anak yang sudah memiliki akun Facebook. Ketidakmampuan orang tua melakukan kontrol terhadap pemanfaatan akun tersebut maka anak anak rentan menjadi korban cyber crime.

Alasan untuk memudahkan komunikasi anak anak sudah di bekali smartphone. Era sekarang smartphone memiliki fasilitas yang cukup beragam sehingga madia sosial yang di gunakan anak juga beragam seperti Facebook, Path, Line, Instagram dan lainya. Anak yang masih di bawah usia 17 tahun tetap bisa menggunakan media sosial tersebut kerena memanipulasi usia. Hal ini di luar kontrol orang tua, bahkan mungkin orang tua tidak mengetahui kalau anaknya memiliki beragam media sosial. Secara otomatis orang tua juga akan kesulitan melakukan kontrol terhadap konten dari media sosial tersebut. Bagaimana mencegahnya?

Upaya Pencegahan 

Orang tua perlu mengembangkan komunikasi efektif dengan anaknya. Komnikasi di katakan efektif bila dua pihak yang berkomunikasi bisa memahami pesan yang disampaikan. Tentu saja orang tua perlu menggunakan strategi komunikasi yang di sesuaikan dangan usia anak. Perlu di kembangkan dialog sehingga belum di perbolehkannya anak mengendarai kendaraan bermotor, misalnya tidak di persepsikan sebagai sebuah pengengkangan. 

Pemilihan tempat dan waktu untuk melakukan komunikasi juga perlu diperhatikan, Pilihlah waktu yang nyaman, misalnya selesai makan malam, atau anak sedang tidak padat aktivitas, Apabila orang tua dan anak dalam suasana yang nyaman maka komunikasi akan berkembang baik.

Orang tua harus bisa mengkongkrikan nilai-nilai yang bersifat abstrak tadi yaitu contoh contoh yang ada di masyarakat. Misalnya jumlah kecelakaan di jalan akibat kelalaian dalam mengendarai kendaraan roda dua. Kemudia di jelaskan , untuk mencegah hal itu maka pemerintah membuat aturan bahwa untuk mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). SIM hanya boleh di miliki oleh masyarakat yang telah berusia 17 tahun yang telah teah lolos ujian SIM. Sanksi- sanksi yang di jatuhkan pemerintah bila masyarakat melanggar. Melalui dialog semacam ini maka anak akan bisa memiliki pemahaman mengapa belum boleh mengendarai kendaraan bermotor.

Dalam menghindari cyber crime , orangtua perlu melakukan apa yang di sebut media literacy kepada anak anak sedini mungkin. Media iteracy adalah kemampuan seseorang dalam meneriama atau mencerna informasi tidak hanya dari segi permukaan saja tapi juga makna di balik itu. Media iteracy juga di maksudkan agar seseorang ketika mengunggah atau menyampaikan informasi memperhatikan sebab dan akibatnya.

Anak- anak perlu diberikan pemahaman mengungah status atau komentar di media sosial atau menggunggaj sesuatu melalui internet tidak bisa di hapuskan. Setiap kata kata yang di rangkai dalam kalimat yang di unggah akan mencerminkan karakter seseorang, tulisan mencerminkan karakter seseorang. Di sinilah orang tua perlu mengajari anaknya bagaimana menulis kalimat dengan baik dan bermakna. Selain itu anak anak juga peru di beri pemahaman bagaimana merespon informasi melalui media sosial sehingga anak anak tidak mudah terjebak atau tergiring lantas menjadi korban pelecehan media sosial. Media iteracy ini juga bisa di lakukan di lingkungan sekolah. Sekolah perlu secara khusus memberikan pemahaman bagaimana memanfaatkan media secara positif, rambu rambu yang harus di perhatikan ketika akan meng-upload status atau komentar kita di media sosial. Kemajuan teknologi informasi yang di iringi dengan semakin longgarnya nilai-nilai dalam masyarakat mengharuskan kita untuk lebih banyak melakukan komunikasi dengan anak secara intens, supaya anak tidak keluar rambu rambu nilai akidah, maupun aturan aturan yang ada dalam masyarakat.