UU Desa Mengakui Hak Setiap Masyarakat Desa

09 Maret 2015 12:16 WIB | dibaca 794

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Shoimah Kastolani saat melakukan sosialisasi UU Desa di Giripeni, Wates (Arsip ‘Aisyiyah)

 

UU Desa No 6 Tahun 2014 adalah wujud dari pemenuhan hak desa yang diamanah dalam Undang-Undang 1945 di mana menyebutkan bahwa negara harus menghormati kesatuan masyarakat terbawah.

Hal tersebut disampaikan oleh Shoimah Kastolani, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam sosialisasi UU Desa di hadapan pengurus ranting ‘Aisyiyah Giripeni, Wates, Minggu (8/03/2015). Dalam sosialisasi yang diadakan di Taman Baca Masyarakat tersebut, Shoimah juga menyampaikan pentingnya setiap warga memahami secara seksama UU Desa, terutama pasal 68.

“Dalam pasal 68, masyarakat desa memiliki hak dalam UU Desa salah satunya dalah memperoleh pelayanan yang sama dan adil”, kata Shoimah.

Menurutnya hal itu menujukkan bahwa kedudukan desa setelah penetapan UU Desa berbanding terbalik dengan Undang-Undang sebelumnya yang menempatkan desa sebagai pelengkap. Di sinilah Shoimah melihat peran perempuan bisa didorong lebih maksimal.

Shoimah mencontohkan Ngawi, Cirebon, dan beberapa daerah lain yang sudah mulai terlibat dalam forum warga untuk mendorong keberpihakan UU Desa pada agenda perempuan. Menurutnya salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mulai terlibat adalah dengan melakukan kunjungan dan audiensi ke kepala desa.

“Tidak usah menunggu diundang, tapi kita yang harus melakukan pendekatan dan mengenalkan diri sebagai organisasi yang peduli pada (isu) perempuan,” tandas Shoimah.