Tanggapan Muhammadiyah Atas Isu Judicial Review Tax Amnesty

17 September 2016 13:12 WIB | dibaca 2806

Berkembangnya isu dan pemberitaan yang simpang siur mengenai sikap Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Tax Amnsety membuat Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil sikap dengan mengeluarkan surat edaran. Dalam surat edaran Tentang Masalah Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor : 488/EDR/I.0/I/2016 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuka dengan pernyataan bahwa kesimpang siuran berita yang muncul sebenarnya bukan bersumber dari pernyataan keputusan resmi organisasi.

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 15 September 2016 ini disebutkan bahwa “sampai saat ini tidak ada keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan rencana melakukan Judicial Review atas Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.” Muhammadiyah berupaya mendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh dari sumber yang dapat dipercaya, kredibel dan independen. Dalam upaya tersebut kemudian Muhammadiyah melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak dan pejabat terkait lainnya. “Hal demikian dilakukan agar Muhammadiyah dapat mengambil keputusan yang tepat, arif, dan bijaksana untuk sebesar-besarnya kepentingan atau kemaslahatan Persyarikatan, umat dan bangsa.”

Sebagai kekuatan dan organisasi masyarakat madani, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa saran-saran konstruktif dari Muhammadiyah termasuk mengenai Tax Amnesty sudah tentu akan disampaikan secara langsung kepada pemerintah. Penyampaian bukan dilakukan melalui pernyataan media yang dapat menimbulkan salah penafsiran dan kontraproduktif.

Saran Muhammadiyah mengenai Tax Amnesty pun sudah disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta rombongan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah (14/9). Saran pertama Muhammadiyah adalah meminta pemerintah melakukan sosialisasi mengenai Tax Amnesty secara maksimal kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur. Muhammadiyah juga meminta agar pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak dengan meningkatkan kinerja, integritas dan kredibilitas aparatur pajak. “Hal tersebut nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.”

Muhammadiyah berharap pemerintah dapat memaksimalkan usaha-usaha pengembalian uang negara yang tersimpan di luar negeri termasuk oleh kalangan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak. “Tax Amnesty harus dipastikan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hajat hidup rakyat.” Ditambahkan bahwa pemerintah dapat melakukan reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan usaha penarikan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak sekaligus tingkat rasio pajak.

Sebagai penutup dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir disebutkan himbauan kepada seluruh anggota Muhammadiyah agar tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sikap resmi organisasi. Ditambahkan pula agar "Menyiapkan hal-hal yang diperlukan jika UU Tax Amnesty dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, walaupun dimungkinkan dilakukannya judicial review oleh individu atau lembaga lain."