Sukses Angkat Isu Kespro, BSA Kalibening Magelang Dapat Kunjungan Belajar dari Makassar

02 November 2018 11:00 WIB | dibaca 96

Kisah sukses Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) Desa Kalibening dalam menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan desa untuk mendukung isu kesehatan reproduksi (kespro) setempat menjadikan komunitas dampingan 'Aisyiyah tersebut menjadi wilayah kunjungan kegiatan Kunjungan Belajar Mitra Tematik 5 (Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan) dari program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) pada Rabu (31/10).

Program MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Salah satu tema yang menjadi fokus MAMPU adalah Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan (Tema 5). Mitra MAMPU pada tema kelima tersebut yang mengunjungi BSA Desa Kalibening adalah Forum Pengada Layanan (FPL) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dari Makassar.

Disampaikan oleh Tri Hastuti Nur Rochimah selaku Koordinator MAMPU 'Aisyiyah, mitra MAMPU dari tema 5 mengunjungi Magelang untuk melihat bagaimana 'Aisyiyah melalui BSA berhasil mengangkat isu-isu terkait kespro mulai dari tingkat komunitas hingga melakukan advokasi di tingkat pemerintahan desa setempat untuk menjadi isu yang penting. "Para peserta dapat mengetahui bagaimana 'Aisyiyah bisa mengadvokasi pemerintahan desa untuk menjadikan isu kespro sebagai prioritas melalui Perdes dan APBDES." 'Aisyiyah sendiri menurut Tri sudah berhasil bekerjasama dengan pemerintahan Desa Kalibening menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kespro dan Gizi. Tri menambahkan bahwa terbitnya Kespro tersebut bukan hal yang instan karena dimulai dari membangun kesadaran para perempuan tentang pentingnya kespro melalui komunitas BSA yang kemudian dilanjutkan dengan menumbuhkan kepemimpinan para anggota BSA untuk berani menyuarakan pentingnya kespro melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musyrenbandes)."Dari berbagai tahapan tersebut akhirnya kader 'Aisyiyah bersama anggota BSA berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintahan desa setempat sehingga pemdes mendukung kegiatan ataupun usulan yang dilakukan oleh 'Aisyiyah," jelas Tri.

 

"Di Aisyiyah, FPL dan BakTI dapat belajar tentang mekanisme kontrol yang dibangun oleh Aisyiyah di BSA terhadap layanan kespro seperti : Test IVA/ Pap Smear dan Sadarnis (Periksa Payudara Sendiri)," ujar ketua rombongan Damaris J Thunay. Ia menambahkan bahwa kunjungan belajar Mitra MAMPU Tematik 5 ini bertujuan yang pertama agar FPL (Forum Pengada Layanan), BaKTI dan ‘Aisyiyah dapat saling belajar. "Belajar dari kekuatan, pengalaman dan ketrampilan dalam melakukan pencegahan dan advokasi dalam mengimplementasikan program MAMPU di level Pemerintah maupun pada saat melakukan pengorganisasian di kelompok pendampingan," terangnya.

Selain menghadirkan tim dari mitra MAMPU disampaikan oleh Damaris bahwa pada kegiatan ini juga turut hadir pemangku kepentingan yang bermitra dengan FPL dan BaKTI yakni dua orang Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, satu orang anggota DPRD Kota Ambon. Damaris menyampaikan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan tersebut bertujuan agar mereka dapat melihat apa yang sudah berhasil dilakukan 'Aisyiyah di Desa Kalibening ini terkait kespro. "Harapan kami ke depannya agar pemangku kepentingan dapat mereplikasi praktik baik yang didapat dari kunjungan belajar serta menguatkan isu bersama dan mendorong kebijakan untuk pengurangan kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif."

  

Kepala Desa Kalibening, Nurbiyanto menyampaikan bahwa semenjak hadirnya program MAMPU ‘Aisyiyah ini sudah banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat terutama para perempuan. Ia menyampaikan bahwa di tahun ini Pemdes Kalibening menganggarkan kurang lebih 150 perempuan untuk mengikuti tes IVA. Pemdes juga sudah menerbitkan Perdes Kespro dan Gizi sebagai jawaban atas usulan yang disampaikan oleh kader 'Aisyiyah. Menurutnya, kesehatan masyarakat termasuk kesehatan reproduksi harus menjadi tanggung jawab pemerintahan desa "Melalui peraturan desa tentang kesehatan reproduksi dan gizi, pemerintah desa bisa semakin meningkatkan kesehatan masyarakat.” Hal tersebut, menurut Nurbiyanto, sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusianya. Kegiatan BSA yang didampingi oleh ‘Aisyiyah MAMPU juga menjadi perhatian bagi pemerintahan desa karena menurut Nurbianto sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas para perempuan yang ada di desa.

Perwakilan dari BaKTI, M. Taufik sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh 'Aisyiyah bersama dengan Pemdes Kalibening terutama terkait terbitnya Perdes Kespro dan Gizi. "Keren sekali, terutama penjelasan tentang kespro dan alokasi dana desa untuk tes IVA."

Acara yang turut dihadiri oleh tim MAMPU pusat, LRC-KJHAM (Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Sahabat Perempuan, PP 'Aisyiyah, PDA Kab.Magelang, PDM Kab.Magelang, PCA Dukun, PCM Dukun, Pemerintahan Kecamatan Dukun, DPRD Kab. Magelang, Puskesmas Dukun, Koramil Dukun, Bidan Desa Kalibening, Bidan Desa Paten, perangkat Desa dan anggota BSA ini berlangsung meriah dengan adanya sambutan selamat datang dari kesenian SD Muhammadiyah Kalibening. (Suri)