Penguatan Partisipasi Perempuan, Salah Satu Fokus Isu Muktamar

03 Juli 2015 18:39 WIB | dibaca 800

Diskusi Perkembangan Implementasi UU Desa di Aula Gedung Muhammadiyah, Jum’at 03 Juli 2015 (Sumber : Arsip ‘Aisyiyah)

 

Yogyakarta- Agenda penguatan partisipasi publik terutama kelompok perempuan masih menjadi persoalan sejak awal pembangunan desa. Mulai dari era kecamatan kemudian PNPM, sudah terdeteksi pelibatan perempuan tidak berhasil.

Hal tersebut disampaikan oleh Yando Zakaria dalam Diskusi Perkembangan Implementasi UU Desa : Peluang & Tantangan yang diadakan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah pada Jum’at (3/07). Menurut Yando, sampai sekarang kedaannya tidak mengalami perubahan signifikan. Dari data yang dibeberkannya, 75% perempuan yang ikut forum desa justru duduk jadi pendengar. “Mereka (perempuan) tidak ada yang ikut bersuara,” kata Yando.

Yando menambahkan, keterlibatan yang sudah ada saat ini justru dari elit yang duduk di BPD. Sementara kelompok perempuan marjinal tidak ada yang terlibat. Berdasarkan hal itu, kehadiran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi angin segar mendorong agar implementasi UU Desa sesuai dengan peraturan.

Tri Hastuti ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian ‘Aisyiyah (LPPA) menyampaikan keterlibatan ‘Aisyiyah dalam implementasi UU Desa menjadi tantangan tersendiri. Menurut Tri, ‘Aisyiyah sudah turut berkiprah dalam pembangunan desa jauh sebelum ada program pembangun desa. “Ini jadi peer internal kita agar ‘Aisyiyah bisa berpartisipasi dalam penguatan kelompok perempuan,” ujar Tri.

Sebagai tindak lanjut keseriusan ‘Aisyiyah dalam penguatan perempuan, isu implementasi UU Desa akan menjadi salah satu isu yang akan disorot dalam agenda Muktamar ke 47 di Makassar, 3-8 Agustus 2015 mendatang. (Mid)