Pelaksanaan UU Desa : Kemampuan Teknis Harus Ditingkatkan

14 September 2015 17:45 WIB | dibaca 793

Diskusi Anggaran UU Desa ramah perempuan, Sabtu (12/9)

 

Sekalipun sosialisasi mengenai UU Desa sudah dilakukan, pemahaman masyarakat mengenai UU Desa masih perlu diperkuat dengan kemampuan teknis dalam pelaksanaan UU Desa. Salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat adalah terkait teknis seperti cara membuat proposal, pemetaan desa, pengkajian keadaan desa dengan pendekatan antar sektor.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kerja Desa Indonesia, Purwoko dalam diskusi Anggaran Desa Ramah Perempuan pada Sabtu (12/9) di Kantor Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Yogyakarta. Menurut Purwoko, kemampuan teknis akan membantu masyarakat dalam mengawal dan terlibat aktif dalam pelaksanaan UU Desa. “Perempuan harus diajari kemampuan teknis membuat perencanaan. Nanti dipilah kegiatan mana pro perempuan mana yang tidak pro. Fakta di lapangan, laki-laki mengatur usulan perempuan dari dalam rumah. (kalau memiliki kemampuan teknis) perempuan bisa memetakan berdasarkan kebutuhan kelompok perempuan,” ujar Purwoko.

Setelah mampu membuat perencanaan dan pemetaan keadaan desa, perempuan bisa mengajukan perwakilan kepada pemerintah desa untuk terlibat dalam Musyawarah Desa. Purwoko menambahkan, dalam UU Desa, musyawarah desa merupakan forum utama dalam menentukan berbagai kebijakan di desa. Di sinilah pentingnya kelompok perempuan hadir. “(perempuan) harus mewakili kelompoknya menyuarakan kepentingan yang lebih mendukung pada perempuan dan anak. Karena dalam temuan kami, 86% usulan tetap pada pembangunan sarana dan prasaran yang berkarakter perempuan. Seharusnya ada agenda yang mendukung perempuan seperti membangun jembatan yang memudahkan perempuan mengakses lahan pertanian,” tambah Purwoko.

Dalam diskusi tersebut, Sekretaris PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyampaikan usulan prasarana jarang sekali menyoroti kebutuhan perempuan. Menurutnya tugasnya ‘Aisyiyah sekarang memfasilitasi kelompok perempuan untuk terlibat aktif dan memahami tata cara tata cara musyawarah desa. “‘Aisyiyah ingin mendorong kader untuk mau maju sebagai pemerintah desa seperti kepala desa,” pungkas Tri.