Pelaksanaan Jampersal Masih Semarawut, Pemerintah Canangkan (lagi) Jaminan Kesahatan Model Baru

28 Januari 2013 18:28 WIB | dibaca 771

 

Sabtu, (17/11). Peserta Pelatihan Kepemimpinan untuk Pemantauan dan Advokasi Kebijakan Anggaran dalam Pelaksanaan Program Jampersal dan pelayanan KB melalui Pemanfaatan ICT berkesempatan untuk berdialog dengan anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo. Pada kesempatan tersebut, Afnan menyampaikan pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan maupun isu-isu yang mengarah pada kebijakan responsif gender.

Laki-laki yang juga pernah terdaftar sebagai ketua Litbang PP Muhammadiyah tersebut membeberkan beberapa rancangan program nasional termasuk salah satunya perihal kesehatan. “Di tahun 2014, setelah UU BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) disahkan maka masyarakat Indonesia yang mempunyai kendala dengan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan gratis melalui program Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta).” Ungkap Afnan mengawali pembicaraan.

Menurutnya, program ini pernah diterapkan di DIY yang selanjutnya dijadikan sebagai program nasional oleh Kementrian Kesehatan. Jamkesta nantinya juga mengcover Jampersal, perempuan yang akan melakukan persalinan baik dia miskin ataupun tidak, bisa menggunakan fasilitas Rumah Sakit kelas 3. ”Jika mau fasilitas kelas dua, ya masyarakat diminta untuk membayar tambahannya saja.” Imbuh cucu tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo ini.

Usai pemaparannya, Afnan diberondong pertanyaan terkait kejelasan Jampersal dilapangan. “Di Kendal, tempat tidur Rumah Sakit kelas tiga hanya ada 18, sedangkan pasien membludak hingga 20an lebih, akibatnya kami tak optimal menampung pasien.” Ungkap Nurul Qomariyah. Tri Hastuti juga mempertanyakan bagaimana kemantapan program layanan Jamkesta yang akan dilaksanakan tahun 2014. “Program Jampersal yang berjalan sekarang saja masih banyak yang perlu diperbaiki, kok sudah ada program baru.” Tandas ketua LPPA Pimpinan Pusat 'Aisyiyah tersebut. [.]