Partisipasi Perempuan Perlu Didorong Dalam Implementasi UU Desa

18 Juli 2014 10:25 WIB | dibaca 819

Workshop Model Penguatan Perempuan Melalui Undang-Undang Desa di Ruang Sidang PP ‘Aisyiyah (16/07)

 

Yogyakarta- Menindaklanjuti diskusi Undang-undang (UU) Desa yang dilangsungkan pada Januari 2014, ‘Aisyiyah kembali menggelar diskusi yang mengangkat tema “Model Penguatan Perempuan dalam Implementasi UU Desa.” Hempri Suyatna, anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM Muhammadiyah) yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut ini mengatakan, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012 belum memuat secara rinci penguatan partisipasi perempuan untuk terlibat dalam implementasi UU Desa.

Hal tersebut, imbuh Hempri, menjadi tantangan tersendiri bagi semua elemen khususnya organisasi perempuan untuk melakukan advokasi kepada aparatur dan melalui regulasi di tingkat kabupaten. Selain itu, pengajar di Fakultas Isipol Universitas Gadjah Mada ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala desa maupun aparatur desa lainnya,

“MPM akan menyelenggarakan Sekolah bagi Kepala Desa tentang keterampilan manajemen, kemampuan perencanaan program, serta memberikan pendampingan agar proses transformasi UU Desa terealisasi dengan baik” ujar Hempri. Terkait dengan penguatan kapasitas bagi kepala desa, Tri Hastuti, Ketua LPPA, mengingatkan pentingnya kepala desa memiliki perspektif yang ramah perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.

Dalam forum yang sama, Noordjannah Djohantini, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, menyatakan bahwa ‘Aisyiyah akan bersinergi dengan Muhammadiyah akan ikut berperan mengawal implementasi UU Desa baik dari dari sisi kelembagaan dan peran sumber daya manusia yang ada terutama di tingkat Ranting/desa. Menurut Noordjannah, ‘Aisyiyah akan mendorong pimpinan di Ranting untuk berperan aktif agar implementasi UU Desa mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak-anak.

Selain itu, ke depannya ‘Aisyiyah dan Muhammmadiyah akan bersinergi dalam membuat model penguatan aparatur dan partisipasi masyarakat desa agar implementasi UU Desa ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa di masa-masa mendatang (mids).