Pandemi Belum Mereda, Muhammadiyah Usulkan Tunda Pemilukada

21 September 2020 19:09 WIB | dibaca 194

 

“Dengan pertimbangan keselamatan warga masyarakat secara keseluruhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan dan menghimbau kepada KPU, DPR, Kementrian Dalam Negeri serta instansi yang lainnya untuk bermusyawarah secara seksama menunda pelaksanaan Pemilukada tahun 2020.” Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti  dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (21/9) secara daring.

Dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Dadang Kahmad serta Agus Taufiqurrahman selaku Ketua PP Muhammadiyah, dan Agus Samsuddin selaku Ketua Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pandangannya terkait situasi dan penanganan pandemi Covid-19 serta berbagai situasi terkait kehidupan bernegara seperti RUU Cipta Kerja dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam kesempatan tersebut membacakan tujuh poin sikap dan pandangan PP Muhammadiyah terkait hal tersebut, yakni:

Pertama, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden. Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif. Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19.

Ketiga, meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Sudah saatnya anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggungjawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat.

Keempat, terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.

Kelima, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protocol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah serta membangun buday hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya. Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial. Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dan gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

Keenam, kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Para tokoh agama perlu terus memandu umat agar menjaga persatuan dan menjaga tempat ibadah sehingga terbebas dan tidak menjadi klaster Covid-19. Bersama dengan itu para tokoh dan organisasi keagamaan dapat menjadi suri teladan dan arif bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dengan memberikan solusi dalam semangat kebersamaan dan spiritualitas yang utama.

Ketujuh, mengimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, aktivitas publik lainnya. Warga Persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu, melayani, dan melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan penggalangan dana, peningkatan layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Perhatian mesti difokuskan pada penanganan Covid-19 dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan produktif dalam memajukan Persyarikatan, umat, dan bangsa sebagai wujud dakwah dan tajdid yang menjadi misi utama Muhammadiyah.

Ketua MCCC, Agus Samsudin pada kesempatan yang sama menghimbau untuk sedapat mungkin melakukan pembatasan pergerakan manusia untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. “Pada prinsipnya penularan Covid ini kan karena ada pergerakan manusia, oleh karena itu data sangat menunjukan bahwa semakin tinggi pergerakan manusia maka kemungkinan penularan itu semakin tinggi. Muhammadiyah saya pikir cukup rasional dan berpikir untuk kemaslahatan sehingga betul-betul bisa menjadi upaya menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.” (Suri)

**Penyataan pers lengkap PP Muhammadiyah terkait Penanganan Pandemi Covid-19 dapat diunduh DI SINI