“Orang Sakit Dilarang Bayar”

20 Oktober 2012 18:11 WIB | dibaca 829

 

Kalau dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang bagaimana mengubah orang sakit dilarang bayar. Hal tersebut dikatakan oleh Prof. Dr. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, Wakil Menteri Kesehatan RI, dalam forum Sidang Tanwir I 'Aisyiyah (20/10), di Kampus Terpadu STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta. Ali Ghufron menambahkan, orang miskin cenderung mempunyai konsep sendiri tentang sakit, “orang miskin tidak akan datang ke rumah sakit kalau belum benar-benar sakit.”

Manusia selalu menghadapi resiko termasuk sakit, dan orang miskin cenderung tidak berdaya menghadapi resiko sakit. Sedangkan konstitusi telah mengamanatkan bahwa rakyat berhak atas jaminan kesehatan dan pemerintah berkewajiban melakukan penjaminan. Hal tersebut, ujar Ali Ghufron, yang kemudian melandasi berbagai program jaminan sosial oleh pemerintah serta akan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 2014 nanti.

Ali menambahkan, saat ini, jumlah warga yang masuk dalam program Jamkesmas sebanyak 76,4 juta orang atau lebih banyak dari peserta Jamkesmas awal yang hanya berjumlah 36 juta orang. Pada tahun 2014 nanti saat diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diharapkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki jaminan sosial.

Menurut Ali Ghufron yang juga Mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, berbagai bentuk kepedulian terhadap orang miskin sejatinya sejalan dengan spirit Al-Ma’un yang menjadi watak gerakan praksis sosial Muhammadiyah-'Aisyiyah. Bahkan, tegas Ali, di dalam QS. Al-Ma’un juga telah disebutkan bahwa seorang mukmin yang tidak menyantuni orang miskin digolongkan sebagai pendusta agama.

Muhammadiyah-'Aisyiyah, dalam pandangan Ali Ghufron, telah mengimplementasikan QS. Al-Ma’un dalam gerakan praksis, termasuk di bidang kesehatan melalui berbagai amal usaha layanan kesehatan, memperbanyak jumlah tenaga kesehatan, serta pemberdayaan kesehatan komunitas. Ali berharap, terkait kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, kehadiran 'Aisyiyah menjadi begitu penting untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah termasuk penggunaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).