Ngaji Ala 'Aisyiyah: Membincang Dampak Air Bah Kapitalisme Global

14 November 2012 18:34 WIB | dibaca 784

 

Rabu siang, (14/11). Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menggelar diskusi terbatas bertajuk Dampak Kapitalisme Global terhadap Perekonomian yang bertempat di kantor PP ‘Aisyiyah Ahmad Dahlan. Sebanyak 22 anggota ‘Aisyiyah yang melibatkan Pimpinan Wilayah serta Daerah di sekitar Kota Yogyakarta berdialog dengan pembicara utama Dr. Hendri Saparini, kader ‘Aisyiyah, sekaligus managing director Economic, Industry and Trade (ECONIT).

Menurutnya, ide adanya Washington Consensus, yakni konsensus antara IMF, Bank Dunia, serta US Treasury tentang paket kebijakan yang dianggap paling tepat, yang harus diterapkan oleh negara-negara berkembang intinya hanya melahirkan tiga agenda utama. Pertama adalah; Disiplin anggaran dan penghapusan subsidi, yang berupaya sebagai pengendalian stabilitas makro ekonomi, serta menjamin tersedianya dana untuk pembayaran hutang kepada kreditor dan lembaga keuangan internasional. Kedua: Liberalisasi yang meliputi keuangan, industri dan perdagangan. Dengan tujuan mendukung sirkulasi dan transaksi keuangan global, serta menjamin agar modal dan dividen dapat keluar dari negara berkembang setiap saat, supaya mempermudah integrasi pasar keuangan nasional dalam sistem global. Ketiga: Persoalan privatisasi. Peranan Negara di dalam ekonomi dibatasi sampai sekecil mungkin untuk diganti swasta, terutama perusahaan multinasional, termasuk juga privatisasi sektor pelayanan publik. “Penerapan dari agenda-agenda inilah yang harus kita kawal dan kritisi, jangan sampai penerapan dari agenda tersebut berbuah pada kebijakan pemerintah yang justru tidak memihak pada kondisi rakyat sekarang ini.” tuturnya.

Pembicaraan semakin panas saat merambah pada peranan Negara dalam menentukan kebijakan perekonomian. “Jika diibaratkan “kue”, lahan produksi di Indonesia sangat banyak. Sayangnya bukan Indonesia yang menggarap”. Papar peraih doktor di Universitas Tsukuba, Jepang itu bersemangat. Dibandingkan dengan Jepang dan Negara lainnya, Indonesia jauh tertinggal dalam hal ketegasan menghambat serbuan produk-produk import. “Masalah beras, Jepang cermat dalam mengatur negaranya untuk menjadikan beras import dari India sebagai produk lux. Artinya, beras tersebut dikenakan pajak sebagai barang mewah, sehingga kecil kemungkinan yang mau mengonsumsi beras import. Dan sayangnya startegi tersebut tidak terjadi di Indonesia.” Sesalnya lagi.

Diskusi yang dimoderatori langsung oleh Ketua Umum ‘Aisyiyah, Dra. Siti Noordjanah Djohantini ini mengatakan, jika acara serupa akan dijadikan sebagai kajian rutin ‘Aisyiyah di tingkat pusat yang dikelola langsung oleh Majelis Ekonomi, sebagai upaya mengawal isu-isu kebijakan ekonomi di Indonesia. “Perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah lama dilakoni oleh ‘Aisyiyah, apalagi Tanwir yang belum lama ini digelar di Yogyakarta juga mengangkat tema-tema perekonomian yang berdampak pada pekerja perempuan Indonesia”. Selain itu, Noordjanah juga berpesan kepada peserta, “Jangan sampai setelah mendengar pemaparan ini membuat kita pesimis, justru dari sinilah kita dituntut untuk berfikir kreatif, berupaya menghentikan kapitalisme global, sekaligus mampu menggerakkan perekonomian micro secara masif”. Ujarnya menutup diskusi. [.]