MOP dan MOW, Hukum Berdasarkan Kondisi Pasien

27 Januari 2016 17:15 WIB | dibaca 1814

Wawan Gunawan, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Diskusi Vasektomi dan Tubektomi di PP ‘Aisyiyah,
Senin 18 Januari 2016. (Foto : Dok. ‘Aisyiyah)

 

Yogyakarta- Metode KB melalui vasektomi (MOP) dan tubektomi (MOW) selama ini masih dipandang sebagai praktek haram. Hal tersebut karena praktek KB kategori jangka panjang tersebut dinilai berisiko pada kesehatan dan menghentikan proses reproduksi. Dalam diskusi meninjau Vasektomi dan Tubektomi yang dilaksankan PP ‘Aisyiyah pada Senin (18/01), Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, M.Ag., Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyampaikan ada tiga pertimbangan hukum yang bisa dijadikan landasan untuk memilih kontrasepsi mantap tersebut.

Pertama, jika tidak akan mengalami risiko kesehatan pada pasien maka kontrasepsi mantap diperbolehkan atas rekomendasi dokter. Kedua, hukumnya menjadi tidak boleh jika berisiko pada pasien. Ketiga, hukum MOP dan MOW menjadi sama seperti memilih alat kontrasepsi yang lain jika risiko bisa dikurangi. Sehingga dalam hukum ketiga ini, yang lebih banyak muncul adalah kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

“(Hukum) memperhatikan kemasalahatn dan kemudharatan dari vasektomi dan tubektomi. Intinya dikembalikan ke kepentingan pasien. Hukumnya dikembalikan kepada kemasalahatan pasien,” ujar Wawan.

Wawan menambahkan, membaca dan memahami ayat tidak bisa dilakukan secara terpisah antara satu ayat dengan yang lain. Menurutnya, setiap ayat ada pembandingnya. Misalnya ayat yang melarang membunuh anak kerena khawatir sengsara. Jika dilihat secara mandiri ayat ini menegaskan proses reproduksi generasi sebagai sesuatu yang tidak boleh dikendalikan.

”Masalahnya ada ayat lain juga yang mengatakan tidak boleh seorang ayah dan ibu dibuat susah oleh anaknya. Itulah pentingnya membaca ayat secara keseluruhan, secara tematis pada satu tema,” ungkap Wawan.

Berkaitan dengan KB Wawan menjelaskan alasan kenapa ulama pada tahun 60 menilai KB sebagai membatasi keturunan (Tahdiidu Nasl). Menurutnya, pendapat tersebut muncul karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang saat ini sudah berkembang pesat. Melihat perkembangan alat kontrasepsi, bagi Wawan, perspektif KB sekarang sudah berubah dari membatasi kelahiran menjadi merencanakan kelahiran (Tandiimu Nasl).

Senada dengan Wawan, dr. Supriyatiningsih, M.Kes., SpOG, dokter sekaligus pengajar FKIK UMY mengatakan, MOP dan MOW bukan lagi praktek penghentian proses reproduksi permanen. Menurut Dokter yang biasa disapa Upi ini, jika pasien ingin mengembalikan fungsi reproduksi, pasien bisa memilih beberapa metode salah satunya rekanalisasi atau Pembukaan kembali pembuluh darah yang tersumbat.

“Metode ini tentu saja dilakukan juga melalui tindakan medis. Jadi sebaiknya memang sebelum memutuskan MOP dan MOW pasien harus melakukan beberapa kali konsultasi dengan dokter. Pada intinya, metode ini tidak mempengaruhi kesehatan organ lain dan tidak menghentikan proses reproduksi secara permanen,” ujar Upi.

Meskipun begitu, Upi mengatakan dalam pelaksanaannya, MOP dan MOW harus mendapatkan izin dari pasangan dan keduanya menandatangani surat persetujuan untuk tindakan kontrasepsi mantap. (Mids)