Mengurangi Kekerasan Pada Buruh Migran

30 Maret 2015 12:24 WIB | dibaca 1022

Oleh : Susilastuti

Artikel telah diterbitkan di : Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi Maret 2015

 

Sebuah kabar dari Hong Kong cukup membuat kita lega, karena perjuangan dua buruh migran melalui jalur konstitusional melawan mantan majikannya berhasil. Pengadilan Hong Kong, Selasa (9/2), memutuskan Law Wan Tung (44) bersalah karena telah melakukan penganiayaan berat dan intimidasi kriminal atas dua buruh migran Indonesia, Erwiana Sulistyaningsih dan Tutik Lestari Ningsih.

Hong Kong menjadi salah satu tujuan favorit buruh migran perempuan yang ingin mengadu nasib di luar negeri. Di Negara ini, jaminan kepada buruh migran mulai upah, hak libur, asuransi, perlindungan hukum, dan lainnya diperhatikan. Namun, tidak semua negara yang menjadi tujuan buruh migran perempuan Indonesia seperti itu. Bahkan secara struktural, buruh migran terutama yang bekerja di sektor domestik tidak menguntungkan. Tengok saja kasus yang menimpa pekerja perempuan asal Karawang, Jawa Barat, bernama Hayanti B. Mujiono Minarjo yang mengalami cacat permanen akibat rutin disiksa oleh majikannya selama tujuh tahun terakhir. Walaupun mendapatkan ganti rugi, tapi penyiksaan yang dialami Hayanti membawa trauma berkepanjangan. Tahun 2014, kasus serupa juga menimpa tiga TKI asal Sukabumi. Walaupun baru bekerja 16 bulan, setiap hari mereka mendapatkan penyiksaan dan dibuang di kawasan pegunungan saat kondisi mereka semakin parah.

Selain Hong Kong, Malaysia menjadi salah satu tujuan buruh migran Indonesia yang kerap bermasalah. Terakhir adalah kasus pembunuhan terhadap Sri Panuti (43), TKW asal Batang, Jawa Tengah. Mayat Sri Panuti ditemukan di kawasan Kebun Sawit Kampung Majuh, Ipoh, Perak dalam keadaan termitulasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Edy Susilo, dkk yang melakukan wawancara dengan mantan buruh migran perempuan asal Wonosobo, Jawa Tengah menemukan bahwa tidak semua nasib buruh migran mengalami nasib baik, banyak yang tidak beruntung. Mulai dari jenis pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pelecehan seksual, dan lainnya. Pada umumnya, mereka dalam kontrak kerja akan dipekerjakan sebagai pengasuh orangtua jompo. Namun dalam realitanya, mereka tidak hanya merawat orangtua jompo tetapi juga membantu majikannya berdagang. Melakukan pekerjaan di luar kontrak tersebut membuat kebanyakan buruh migran tidak mendapat waktu istirahat yang cukup.

Data tahun 2010 yang diperoleh Migrant Care dari Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi, BNP2TKI, Kementrian Luar Negeri, KBRI, dan keluarga korban, terdapat 874 TKI yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, sementara sebanyak 1.187 lainnya mengalami beragam penganiayaan. Tahun berikutnya, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual meningkat menjadi 1.234 TKI. Selain itu, 3.070 TKI mengalami kekerasan fisik.

 

Mencari Akar Masalah

Berbicara mengenai buruh migran, khususnya buruh perempuan, tidak cukup dengan melihat masalah yang muncul ketika para buruh berada di lokasi kerja. Ada mata rantai yang sangat panjang mengapa banyak warga memilih menjadi buruh migran.

Ingin terbebas dari jerat kemiskinan dan tergoda melihat keberhasilan tetangga atau kerabat yang menjadi buruh migran adalah dua dari banyak motivasi memilih menjadi buruh migran. Penelusuran yang dilakukan oleh wartawan Suara ‘Aisyiyah di Desa Kaliputih Wonosobo menunjukkan rumah megah dengan berbagai perlengkapan serba mahalnya menjadi simbol keberhasilan buruh migran yang menggiurkan siapapun yang melihatnya. Pemandangan ini menjadi daya tarik bagi mereka untuk mengikuti jejak menjadi buruh migran.

Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah, pola pikir yang belum terbangun pada diri buruh migran dalam pengelolaan penghasilan. Seperti contoh di atas. Sebagain penghasilan banyak dibelikan barang tidak produktif bahkan lebih konsumtif. Ketika uang habis, mau tidak mau mereka harus kembali ke luar negeri. Akan berbeda ketika penghasilan dialihkan untuk investasi seperti berniaga. Sampai di sini, buruh migran perlu mendapat pendampingan sehingga penghasilannya bisa mensejahterakan secara berkelanjutan.

Tanpa perubahan pola pikir tersebut, Indonesia akan seterusnya menjadi pemasok buruh migran. Selama buruh migran tidak memiliki keahlian khusus yang mumpuni, kasus seperti kekerasan fisik dan seksual akan terus menghantui para buruh.