KPK, Stunting, Ekstrimisme, Usia Pernikahan Anak Menjadi Bagian dari Rekomendasi Tanwir II 'Aisyiyah

18 November 2019 12:55 WIB | dibaca 292

Sebagai organisasi dengan gerakan perempuan muslim berkemajuan, Tanwir II ‘Aisyiyah yang merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar merumuskan 6 rekomendasi dari berbagai isu yang dihadapi bangsa Indonesia. Disahkan di hadapan para pimpinan ‘Aisyiyah dari 34 provinsi serta jajaran Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PPA) pembacaan keputusan Tanwir II ‘Aisyiyah ini dilakukan oleh Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aiysiyah, Rohimi Zam Zam.

Disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah bahwa rekomendasi ini dibuat atas hal yang berkembang di permusyawaratan sejak awal hingga terakhir. “Kami menyerap dan memandang penting isu-isu yang dibicarakan di Tanwir ini dan itu menjadi bagian rekomendasi permusyawaratan ini.”

 

Rekomendasi Tanwir II ‘Aisyiyah adalah, pertama, korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan dan telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu korupsi harus diberantas dengan tindakan hukum yang memberikan efek jera bagi siapapun pelakunya tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, Presiden bersama seluruh jajaran eksekutif, DPR, dan lembaga yudikatif harus memiliki kemauan politik yang tinggi untuk mendukung dan mengawal dengan tegas seluruh usaha pemberantasan korupsi. Mendesakkan adanya peraturan yang tegas bagi koruptor dan mantan narapidana korupsi tidak menduduki jabatan publik di seluruh lembaga negara dan pemerintahan, termasuk di BUMN. Pemerintah diharapkan juga mendukung secara sungguh-sungguh upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan KPK dan mendukung KPK bekerja secara professional dan mandiri.

Kedua, mendesak kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan dan penguatan ekonomi rakyat melalui penguatan UMKM dan koperasi, sehingga memiliki daya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Kebijakan ekonomi juga harus membuka akses seluas-luasnya untuk perempuan serta memperkuat sinergi dengan berbagai kelompok ekonomi perempuan. Kebijakan ekonomi pro rakyat harus disertai dengan regulasi yang menguntungkan bagi pengusaha kecil atau UMKM. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang tegas dalam membuat regulasi dan tindakan imperatif guna menertibkan usaha-usaha besar yang mematikan dan tidak pro pada UMKM.

Ketiga, Mendesak pada pemerintah dalam menangani masalah radikalisme (ekstrimisme) benar-benar bersifat menyeluruh, obyektif dan tidak mengarahkan pada kelompok Islam karena ektrimisme itu dimungkinkan terjadi pada semua golongan, kelompok atas nama apapun dengan berbagai faktor yang kompleks. Oleh karenanya dalam menyelesaikan masalah ini harus dilaksanakan dengan seksama dan komprehensif.

Keempat, pencegahan Stunting untuk Peningkatan Kualitas SDM. Mendukung kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam tujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing termasuk di dalamnya terhindar dari stunting. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk memberikan prioritas program penurunan angka stunting, mengimplementasikan kebijakan dengan sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh perangkat birokrasi dan bersinergi dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Kelima, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia perkawinan 19 tahun ini pemerintah harus membuat regulasi yang sejalan dengan keputusan tersebut untuk menekan meningkatnya jumlah perkawinan anak sebagai langkah-langkah untuk perlindungan hak-hak anak, memutus rantai kemiskinan  dan  uoaya peningkatan peningkatan kualitas SDM di masa depan.

Keenam, mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan dan menindak tegas pelaku-pelaku pengundulan hutan dan meninjau ulang kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan hidup untuk menciptakan kehidupan yang aman, sehat dan berkelanjutan sekarang dan masa depan.

Disampaikan oleh Noordjannah bahwa beberapa hal lain yang menjadi penegasan di Tanwir ini adalah  menjadi agen perdamaian. “Kita harus menempatkan diri sebagai organisasi terdepan, menjadi organisasi yang turut bertanggung jawab menjadikan kehidupan Indonesia ini menjadi kehidupan yang sesuai antara ke-Islaman dan ke-Indonesiaan salah satunya melalui program program perdamaian.”

 

Noordjannah melanjutkan bahwa rekomendasi itu diharapkan akan bisa menjadi desakan, dorongan, dan dukungan kepada pemerintah akan tetapi ia menegaskan bahwa ‘Aisyiyah Muhammadiyah juga akan konsekuen dan mengupayakan pelaksanaan keputusan yang telah dibuatnya. “Di satu sisi kita harus bisa meluruskan ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan hajat hidup warga negara tetapi di sisi lain karakter ‘Aisyiyah Muhammadiyah itu tidak hanya mengkritik, tidak hanya mengharuskan, tetapi kita juga memberikan solusi dan kita juga berkontribusi, itulah karater kita.”

Sebagaimana tema Tanwir II yaitu “Dinamisasi Gerakan Menebar Islam Berkemajuan,” Noordjannah menyampaikan bahwa itu harus menjadi bagian dari kekuatan kita dalam berkontribusi, berbangsa dan bernegara. “Kita harus meneguhkan menjadi sebuah kekuatan civil society yang memberi warna kuat bagi kehidupan kebangsaan yang kita cintai ini. Tugas kita semua bersama-sama bergadeng tangan menguatkan hati pikiran dan langkah secara bersama sama insya allah allah akan memberi jalan keluar bagi jihad-jihad yang kita lakukan.”

Noordjannah menutup dengan memberikan semangat bagi segenap pegiat ‘Aisyiyah bahwa 'Aisyiyah harus maju, harus berani berubah. “Menciptakan perubahan itu tidak perlu menunggu dari orang lain kalau kita mau menjadi kuat jangan selalu menyuruh orang lain karena kemandirian Muhammadiyah ‘Aisyiyah adalah menjadi kekuatan yang besar maka berubahlah mulai dari diri kita sendiri, dari ‘Aisyiyah.” (Suri)