Kaji Perppu, 'Aisyiyah Siapkan Judicial Review

18 Juni 2016 13:34 WIB | dibaca 1244

 

 

aisyiyah.or.id- Yogyakarta, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah bekerja sama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan agenda kajian perumusan hasil diskusi terkait hukuman pelaksanaan bagi pelaku kejahatan seksualpada Jum’at (17/6) di Kantor PP ‘Aisyiyah Yogyakarta.

Pada agenda yang dihadiri sejumlah pengurus Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah ini membahas tentang sikap yang harus disiagakan terkait kasus-kasus kejahatan seksual. Agenda tersebut dibuka dengan pernyataan dari Ketua Umum PP ‘Asiyiyah Siti Noordjannah Djohantini yang mengatakan bahwa agenda ini merupakan bentuk kajian yang bertujuan untuk menanggapi bagaimana kelanjutan sikap ‘Aisyiyah terhadap kejahatan seksual dan Perppu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

“Berangkat dari kasus kejahatan seksual seperti kasus diBengkulu yang telah dihancurkan masa mudanya dan beberapa kasus lain.Kemudian kasus tersebut mengundang rasa peduli untuk bergerak, ‘Aisyiyah merasa terpanggil untuk turun tangan menanggapi Perppu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggapan terhadap kasus kejahatan seksual,” ujar Siti Noordjannah

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menanggapi pembuatan Perppu yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Ada tiga parameter  pedoman untuk membuat atau menciptakan Undang-Undang , yaitu 1) Keadaan darurat militer, 2) Keadaan darurat ekonomi, dan 3) Keadaan darurat sosial politik, dan sepertinya Presiden Jokowi menyoroti pada bagian darurat sosial politik dalam pembuatan Undang-Undang tentang kejahatan seksual tersebut,” ujar Syaiful.

Salah satu bagian yang lain dari Perpu adalah tentang hukum kebiri. Setelah melakukan kajian panjang,‘Aisyiyah menyatakan kurang sepakat terhadap hukuman kebiri. Hukuman kebiri dinilai kurang efektif karena hal tersebut belum tentu dapat berhasil memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Dilihat dari asal-usul hukum kebiri, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Trisno Raharjo, SH. M. Hum menjelaskan bahwa hukum kebiri bukan merupakan produk asli Indonesa. Hukum lain yang dikenal di Indonesia adalah hukum adat, sebagaimana yang diterapkan di Bali. Hukum adat bisa menjadi alternatif jika efektivitas hukum kebiri tidak dapat dibuktikan. Trisno menambahkan bahwa hukum kebiri merupakan bentuk dari hukum pidana badan, hal tersebut dapat dijadikan penguat mengapa hukum kebiri tidak efektif. “Ada beberapa kendala jika kebiri diaplikasikan, yaitu tidak ada tata tertib yang jelas terkait pelaksanaan hukum kebiri, lalu penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan kebiri, sehingga ini tidak dapat dilangsungkan”, ujar Trisno.

Dengan bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, ‘Aisyiyah bertekad untuk merancang strategi jitu guna melangsungkan pernyataan tentang penolakan Perppu yang telah dibuat oleh pemerintah. “Kita sepakat bahwa kita akan menyiapkan strategi, di antaranya: Penguatan hukum yang melemah, koordinasi dengan DPR agar menyatakan penolakan terhadap Perppu dan melakukan Yudisial Review”, tutur Noordjannah sebagai penutup.