Diskusi Menakar Dampak Kebijakan MEA

12 Juni 2015 12:25 WIB | dibaca 889

Diskusi menanggapi kebijakan MEA di Kantor PP ‘Aisyiyah, Sabtu 06 Juni 2015 bersama Rosalia C (Sumber : Arsip ‘Aisyiyah)

 

Dalam peta bursa pasar bebas ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpeluang memiliki kekuatan seiring akan diberlakukannya Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015. Namun pada satu sisi, harus diakui bahwa masih banyak permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bersama dalam menghadapi tantangan dan berbagai dampak sosial budaya terkait pemberlakuan MEA ini.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Rosalia Sciortino dosen Universitas Mahidol dan Chulalongkorn dalam diskusi pada Sabtu (06/06) di Kantor PP ‘Aisyiyah. Dalam diskusi bertema Dampak Kebijakan MEA Bagi Ekonomi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan tersebut Rosalia memaparkan setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan semua negara-negara ASEAN jelang pemberlakukan kebijakan MEA. Pertama, bagaimana agar pertumbuhan ekonomi terjadi secara inklusif. Selama ini, menurut Rosalia pertumbuhan hanya didominasi sekelompok masyarakat tertentu di negara-negara ASEAN.

 

“ Ada kesenjangan pertumbuhan. Di Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar pertumbuhan hanya mencapai 9.1%. sementara 90.9 % pertumbuhan terjadi di 6 negara ASEAN lain,” ujar Rosalia.

 

Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga harus menjadi perhatian jelang MEA. Menurut Rosalia, kegiatan eksploitasi akan melaju tanpa kendali jika tidak mendapat perhatian dalam kebijakan pasar bebas. Transisi secara demografis dan identitas ASEAN sebagai masyarakat pluralist juga menjadi pekerjaan rumah seluruh negara ASEAN. Terakhir, perlindungan bagi kelompok rentan seperti migran dan masyarakat etnis tertentu harus menjadi perhatian. Selama ini, isu migran dan etnis tertentu di ASEAN menjadi masalah serius yang perlu segera diselesaikan.

 

“Jika tidak memperhatikan kelimanya, MEA mungkin akan melahirkan kesenjangan dan permasalahan baru bagi masyarakat. Terutama bagi negara-negara yang masuk kategori miskin,” tandasnya. 
(Mid)