Bersama Muhammadiyah, KPK Bangun Generasi Anti Korupsi

22 Juli 2019 08:51 WIB | dibaca 58

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman pada Kamis (18/7) di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Cikditiro no. 23 Yogyakarta. Dalam rilisnya, PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini merupakan upaya penguatan terhadap salah satu kewenangan KPK RI yaitu pencegahan tindak pidana korupsi.

Bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam MoU dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi; pengkajian, pembangunan budaya anti korupsi/integritas dan bentuk lain seperti menjadi Narasumber kegiatan bersama atau sendiri sendiri para pihak, dalam pengkajian upaya pencegahan tindak pidana korupsi atau kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak sepanjang masih terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam pidatonya, Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo meyakini bahwa bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa membangun generasi anti korupsi. “KPK sangat menyadari betul pencegahan dan pembatasan korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri, semua unsur semua komponen bangsa harus ikut berpastisipasi untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Termasuk dalam hal ini sangat mungkin bisa bergantung dengan Muhammadiyah selain NU yang menjadi organisasi massa terbesar di Indonesia,” katanya.

Agus menambahkan, dengan jamaahnya yang mencampai 50 juta anggota, Muhammadiyah mempunyai kekuatan sangat luar biasa dalam mengubah karakter bangsa termasuk dalam hal pencegahan korupsi.

Agus menyadari betul apa yang dilakukan KPK selama ini tentunya masih banyak pertanyaan. Untuk itulah pentingnya lembaga penegak hukum dengan semua unsur termasuk Muhammadiyah melalui silaturahim, saling memberikan informasi dan bekerjasama sehingga sinergi muncul dan persoalan bangsa paling tidak segera bisa kita minimalkan.

Menurut Agus, masalah korupsi menjadi masalah yang paling mengganggu dalam perjalanan pembangunan bangsa selain APBN dengan perbandingan tax rasio (rasio pajak). “Itulah yang perlu menjadi perhatian kita semua,”katanya.

Agus juga berharap kedepan ada undang-undang yang mengatur adanya pencegahan korupsi yang mengatur tingkah laku sehari-hari sejalan dengan fikih-fikih ajaran agama agar bisa dimasukkan.

“Kami merangkul Muhammadiyah dan NU anatara lain sangat penting adalah bagaimana membawa masyarakat ini bisa taat pada peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama,” kata Agus.

Terakhir Agus berharap setelah tandatangan nota kesepakatan ini semua perguruan tinggi dan instansi pendidikan di Muhammadiyah bisa menjadi bagian penerapan pendidikan generasi anti korupsi. 

Penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dengan PP Muhammadiyah disaksikan Ketua Pimpinan PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo. 

 

Sumber : www.muhammadiyah.or.id, rilis Muhammadiyah