Berkontribusi Dalam Pemberdayaan, BSA Akan Diresmikan Melalui SK

15 Desember 2014 10:48 WIB | dibaca 1213

Forum dialog warga yang difasilitasi ‘Aisyiyah Pangkep membahas UU Desa (Arsip ‘Aisyiyah Pangkep)

 

Sejak dibentuk Agustus 2014 lalu, Komunitas Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA) sudah memperlihatkan kontribusi dalam pemberdayaan kelompok perempuan di Desa Bulu Cindea, Pangkep, dalam berbagai bidang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Bulu Cindea, Made Ali dalam forum warga untuk membahas partisipasi perempuan dalam UU Desa pada Jum’at (12/12/2014) di MIS Muhammadiyah Bujung Tangaya. Dalam kegiatan yang dihadiri perangkat desa dan 130 peserta lainnya, Made Ali juga menyampaikan dirinya berencana membuatkan surat keputusan resmi agar Balai Sakinah ‘Aisyiyah diakui dan mendapat anggaran untuk pemberdayaan.

“Agar memudahkan mendapatkan berbagai bantuan yang bisa dianggarkan di desa dan pemerintah Kabupaten Pangkep termasuk terlibat dalam BUMDES.” Kata Made.

Dalam kegiatan yang diadakan oleh ‘Aisyiyah Pangkep ini, Made mengaku dirinya akan mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, diantaranya dengan berupaya memfasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh kaum perempuan untuk tanaman dan akan dibantu dengan dana. Menurutnya di sinilah pentingnya peran Komunitas Balai Sakinah ‘Aisyiyah.

“Bulu Cindea akan mendapatkan bantuan semacam pabrik untuk pengolahan garam dan akan melibatkan kaum perempuan dalam pengelolaannya. Pengolahan bibit Mangrove juga rencananya akan diberlakukan di Desa Bulu Cindea layaknya yang dilakukan oleh kelompok perempuan di Sinjai yang dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi kaum perempuannya “ Tambah Made.

Senada dengan Made Ali, Ketua Kasubbid Swadaya Masyarakat Desa/Kelurahan BPMPD Kabupaten Pangkep Abdul Samad mengatakan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sudah tercantum dalam UU Desa.

Menurut Abdul, dalam UU Desa ada bab yang mendorong pemberdayaan kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan Desa termasuk aktif dalam kegiatan rutin Musyrembangdes, menjadi anggota BPD, dan LKD.

“Selain itu, kaum perempuan memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa; mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa dan membina kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat.” Tandas Abdul.