'Aisyiyah Terlibat Kelompok Bersama Memperkuat JKN Kesehatan

01 Agustus 2018 17:21 WIB | dibaca 94

 

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah bersama AKATIGA, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo menggelar diskusi untuk monitoring bersama memperkuat JKN Kesehatan (30/7) di ruang sidang kantor Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Jl. KH. Ahmad Dahlan no.32, Yogyakarta.

Pada diskusi diungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk semakin memperkuat JKN Kesehatan. Oleh karena itu perlu dibangun sinergi multipihak untuk bisa bersama mendorong JKN Kesehatan ke arah yang lebih baik melalui hasil penelitian yang kuat. "Perlu dirancang proposal awal untuk membuat pilot project dengan memberikan beberapa sekenario baik yang bisa dipergunakan oleh BPJS," ujar Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulonprogo yang hadir langsung didiskusi ini.



Isno Sadoko dari AKATIGA menyampaikan bahwa kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan "Diperlukan ujicoba monitoring yang objektif bagaimana berbagai pihak bisa saling mendukung untuk melihat gap-gap yang ada dan bagaimana bisa diatasi dengan sumber daya yang ada dan mampu dikembangkan," ujarnya.

Tri Hastuti Nur Rochimah selaku Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menyampaikan bahwa menjadi kepentingan bersama untuk mengawal BPJS salah satunya terkait dengan JKN. Salah satu hal yang menjadi perhatian 'Aisyiyah adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai JKN. "Masih banyak orang yang tidak memiliki informasi atas JKN baik PBI maupun non PBI itu saya kira perlu dibicarakan dimana peran yang bisa kita ambil kalau berbicara dari sisi edukasi," ujarnya. Tri menyampaikan bahwa 'Aisyiyah sendiri telah memiliki beberapa pengalaman melakukan pendampingan untuk pendaftaran JKN bagi masyarakat yang dilakukan oleh para kader.

 
 

Kedepannya akan diadakan pertemuan rutin untuk menggodok lebih lanjut proposal dan rencana kerja kelompok bersama termasuk merencanakan dialog dengan pihak terkait di jajaran pemerintah daerah maupun jajaran pemerintahan nasional. (Suri)