'Aisyiyah Sinergikan Majelis dan Amal Usaha untuk Kawal Implementasi JKN

13 November 2014 10:58 WIB | dibaca 811

Dari Kiri : Erwin Santosa, Task Force RS ‘Aisyiyah, Ali Ghufran BPH Stikes ‘Aisyiyah, dan Noordjannah Djohantini, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah dalam Roundtable Discussion JKN (01/11/2014).

 

Meskipun sudah berjalan selama sepuluh bulan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih mengalami kendala dalam banyak hal. Terutama penerapan sistem yang masih membingungkan baik bagi implementator maupun penerima layanan. Hal itu disampaikan Noordjannah Djohantini, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dalam Rountable Discussion JKN pada Sabtu (01/11/2014).

Dari hasil penelitian di beberapa daerah, Noordjannah menyampaikan ‘Aisyiyah menemukan bahwa masyarakat masih belum memahami layanan apa saja yang termasuk dalam layanan JKN. Salah satunya yang berkaitan dengan kesehatan Ibu dan anak yang menjadi konsentrasi program ‘Aisyiyah.

“Yang kita temukan dalam dampingan ‘Aisyiyah itu juga belum sama. Ada yang di satu daerah mereka sudah memasukan pemeriksaan IVA pada cakupan jaminan tetapi ada juga yang belum.” Kata Noordjannah.

Dalam kesempatan yang sama, Ali Ghufran, mantan Wamenkes RI mengakui sejak diresmikannya, JKN masih perlu pembenahan. Salah satu diantaranya adalah status bayi baru lahir dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang belum masuk dalam jaminan. Oleh karena itu, Ali Snagat berharap ‘Aisyiyah terus menjalin kerjasama dengan BPJS agar selain menjadi implemetator, ‘Aisyiyah terus ikut mendorong perbaikan sistem.

Menanggapi hal tersebut, ‘Aisyiyah berencana membuat tim yang mensinergikan antara majelis dan amal usaha kesehatan milik ‘Aisyiyah. Noordjannah menyampaikan tim ini akan berfungsi mengawal BPJS baik dari segi kerjasama melalui MoU dengan BPJS dan dampingan komunitas yang dilakukan oleh majelis penelitian.

“Kita akan membreakdown apa yang ada dari BPJS. Semuanya harus di bawah PPA.” Tandas Noordjannah.  (Mida)