'Aisyiyah Gelar Diskusi Monitoring SPM Bidang Kesehatan

27 November 2017 21:19 WIB | dibaca 714

Jumat (24/11), Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PPA) menggelar kegiatan Diskusi Instrumen Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Kesehatan oleh Masyarakat Sipilyang berlangsung di Gedung Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Acara yang dihadiri 4 perwakilan dari PPA ini juga turut mengundang YAPPIKA, Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KP-MAK) Fakultas Kedokteran UGM, Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DIY, serta dosen dari ilmu Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Disampaikan oleh Tri Hastuti Nur Rochimah selaku Koordinator Program MAMPU ‘Aisyiyah dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa melalui diskusi yang digelar ini diharapkan dapat dijadikan sarana pembelajaran dan berbagi pengalaman tentang SPM di bidang kesehatan. Hal ini dilakukan untuk merespon SPM yang turun di tahun 2016 yang nanti akan diimplementasikan di fasilitas kesehatan (faskes)pertama di tingkat desa. Menurut Tri Hasturi diskusi ini menjadi penting karena berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap layanan publik termasuk SPM Bidang Kesehatan, akan tetapi sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. “Hal yang masih menjadi PR besar adalah masyarakatyang masih belum mempunyai kesadaran bahwa umpan balik adalah kebutuhan, dan mereka tidak terlatih untuk memberikan umpan balik,”ujar Tri.

Hendrik Rosdinar dari Yappika menyampaikan bahwa prinsip monitoring bersifat partisipasif, berorientasi pengguna layanan dan sederhana.Ditambahkan oleh Hendrik bahwasanya manajemen monitoring ini harus membentuk tim khusus yang memiliki pengetahuan kesehatan yang mumpuni. “Hal tersebut dikarenakan SPM Kesehatan banyakmenggunakan bahasa-bahasa medis yang mungkin orang awam kurang memahami.”

Menurut Mutaqin dari Pusat KP-MAK Fakultas Kedokteran UGM, melakukan monitoring SPM harus dipersiapkan dengan teliti dikarenakan  SPM Kesehatan memiliki 12 kriteria. Mutaqin menambahkan agar monitoring SPM ini juga bisa membawa manfaat bagi daerah dan pemerintah setempat. “Perlu juga di garisbawahi apakah program SPM ini akan mendorong kemajuan di daerah dan juga memberikan tranparansi di pemerintah.”

Monitoring SPM ini adalah salah satu dari beberapa mimpi ‘Aisyiyah untuk bisa mewujudkan perbaikan kehidupan masyarakat. Disampaikan oleh Tri bahwa perlu diformulasikan pula instrumen-instrumen apa yang harus dikembangkan dan kita padukan dengan PP nomor 25 tentang kebijakan publik, yang pastinya itu bertujuan untuk kebaikan masyarakat. (Suri)