'Aisyiyah Cilacap Siap Kawal UU Desa

09 Mei 2014 10:06 WIB | dibaca 817

 

Cilacap – Bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, suasana menghangat seiring sesi tanya jawab dimulai dalam diskusi mengenai UU Desa (13/04). Ada 22 orang yang memenuhi ruangan itu. Mereka bersepakat untuk ikut andil dalam mengawal UU Desa dengan mengirim perwakilan untuk hadir di Musyawarah Perencanaan Pembangungan Desa (Musrenbang) yang akan diadakan di periode selanjutnya. Keputusan itu muncul untuk merespon pengesahan UU Desa.

UU RI No. 6 th 2014 tentang Pemerintah Desa ini merupakan upaya untuk mendorong warga di tingkat bawah aktif melakukan pembangunan di desanya. Melalui undang-undang yang baru disahkan awal tahun 2014 ini, pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar satu milyar rupiah setiap tahunnya. Dana ini akan dikelola langsung oleh perangkat desa. ‘Aisyiyah Cilacap berinisiatif untuk mengawal pengejawantahan UU ini dengan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Rowachidah, Ketua PDA Cilacap menyampaikan, keterlibatan ‘Aisyiyah ini sepenuhnya untuk mendesakkan kebijakan pemerintah yang pro perempuan terutama di bidang kesehatan. “Aisyiyah memulai dengan pemberdayaan perempuan. Dimana semua perempuan diajak maju sehingga perempuan berdaya guna di masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan khususnya kesehatan reproduksi” katanya.

Menurut Endah, pihak Pemda yang menghadiri diskusi, UU Desa yang saat ini sudah disahkan belum dilengkapi dengan pertauran-peraturan yang detail. Akan ada perbedaan anggaran antara desa dan kelurahan. Hal itu dikarenakan kelurahan merupakan SKPD yang menjalankan fungsi seperti desa, sementara desa dengan otonomi sendiri yang memiliki dana hibah. Sebaliknya, kelurahan hanya bisa melakukan kerjasama dengan dinas terkait untuk berbagai program.

”Untuk dana yang setiap desa satu milyar itu belum turun karena peraturannya belum jadi. Dan untuk bulan Agustus akan ada pengusulan perubahan anggaran” ungkap dia.

Endah melanjutkan, ‘Aisyiyah bisa mengirimkan perwakilan di Musrenbang untuk mulai mengawal isu ini. Menurut Endah, minimnya wakil perempuan selama ini karna warga jarang menerima informasi. Dia menghimbau agar ‘Aisyiyah melakukan pendekatan pada pihak pemerintah. (mid’s)