Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan SDG’s

24 November 2015 17:29 WIB | dibaca 1119

Diskusi SDG’s di Kantor Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah pada Senin, 24 Nopember 2015 (Foto : Mida Mardhiyyah)

 

Yogyakarta, ‘aisyiyah.or.id- Setelah diproses selama empat tahun, pada September 2015 lalu program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) diresmikan oleh seluruh anggota PBB. Dibandingkan MDG’s yang akan berakhir 2015 ini, SDG’s dinilai sebagai program global ambisius dengan 17 tujuan dan 169 target dengan tenggat waktu 2030. Sesuai rencana, SDG’s mulai diimplementasikan seluruh negara anggota PBB tepat 1 Januari 2016. Hamong Santono, Senior Program Officer SDG’s dari International NGO Forum on Indonesian Development (infid) menilai Indonesia secara umum belum siap mengimplementasikan program SDG’s.

“Kalo kita cek komitmen politik, sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari presiden terkait SDG’s kecuali saat bertemu Barack Obama, secara bilateral. Ketika mereka mengatakan menyambut baik SDG’s. Atau perkataan Jusuf Kalla, Indonesia siap dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Hanya ada dua. Jadi belum ada sikap politik,” Ujar Hamong dalam Diskusi SDG’s di Kantor Pusat ‘Aisyiyah, Yogyakarta pada Senin (23/11).

Menurut Hamong, hingga kini pemerintah belum memberi kepastian terkait instansi yang bertanggung jawab untuk SDG’s. “Bappenas belum mendapatkan instruksi resmi. Melihat pengalaman MDG’s, ada dua instansi yang dibentuk tapi keberadaan mereka miskin pasrtisipasi warga,” tambah Hamong.

Padahal, menurut Hamong SDG’s adalah agenda global yang sejak awal disusun berdasarkan pasrtisipasi masyarakat. Salah satunya ditandai dengan mengemukanya isu keadilan dan kesejahteraan yang tidak tercantum dalam MDG’s.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam program SDG’s bisa direalisasikan salah satunya dengan pembentukan sekretariat bersama. Sekretariat bersama agenda 2030 membuka peluang besar keterlibatan masyarakt sipil termasuk ‘Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan.

“Selama ini partisipasi baru konsultasi belum ikut terlibat. Sekber akan menjadi bukti keseriusan dari pemerintah. Sekber adalah sistem kerja bukan institusi baru. Dengan adanya sekber, posisi pemerintah dan warga menjadi setara,” tambah Hamong.

Sekretariat bersama, menurutnya bisa dipimpin oleh pejabat setingkat menteri dan dijalankan dengan lima pilar, strategi, pendidikan dan diseminasi, pemerintah daerah, data monitoring dan evaluasi, kerjasama multistakeholder.

“Buat warga, bagaimana SDG’s meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjaga bumi. Karena kita tidak punya planet lain. Banyak hal yang membuat kita berpikir lebih bijak terkait keberlanjutan bumi,” tandas Hamong. (Mids)