Kesehatan Ibu dan Anak, Upaya Preventif Diutamakan

11 Februari 2015 11:42 WIB | dibaca 1191

Dari Kiri-Kanan : Tri Hastuti (Ketua LPPA), Noordjannah Djohantini (Ketua Umum PPA), dan Diah Indriarti (Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes RI, saat serah terima Policy Brie

 

Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten yang tidak jauh dari pusat pemerintahan, ‘Aisyiyah menemukan bahwa anggaran sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk kesehatan ibu dan anak tidak lebih dari 175.000 rupiah. Termuan tersebut menjadi salah satu bukti isu kesehatan perempuan dan anak masih perlu mendapatkan perhatian. Terutama terkait dengan pelayanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum, PP ‘Aisyiyah, Noordjannah Djohantini dalam sambutan dialog publik di STIKES ‘Aisyiyah, Sabtu (31/01/2014). Noordjannah menyampaikan, ‘Aisyiyah ikut mendukung upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pemberdayaan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pendidikan dan  layanan kesehatan.

Dalam dialog yang mengangkat tema Mendorong Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Perempuan dan Anak, Diah Indriati, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenker RI menyapaikan, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah lebih menekankan pada upaya preventif dengan menyasar kegiatan-kegiatan pencegahan penyakit.

“Kenapa Angka Kematian Iibu (AKI) tinggi, bisa jadi karena orang sekarang tahu, bahwa melahirkan harus di fasilitas kesehatan. Dari sini kemudian muncul data AKI yang meningkat. Nyatanya, meskipun melahirkan di fasilitas kesehatan, terkadang perempuan tidak melakukan ANC dengan baik”, kata Diah

Untuk itu, Diah menambahkan, pemerintah menyusun 12 agenda strategis setelah gagal memenuhi target MDG’s di antaranya adalah penyediaan air bersih dan sanitasi serta menjamin ketahanan pangan dan gizi baik.

Dalam dialog atas kerjasama LPPA (Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah) dan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta tersebut, ‘Aisyiyah menyampaikan policy brief hasil penelitian ‘Aisyiyah mengenai isu kesehatan ibu dan anak di 11 Kabupaten kepada Kemenkes dan Komisi IX DPR RI, Ali Taher.